Pemkab Purbalingga menindaklanjuti kebijakan pemerintah  yang memberlakukan konsep Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Langkah itu dilakukan untuk efisiensi anggaran dan penghematan Bahan Bakar Minyak (BBM)

Konsep WFH Dimatangkan

Pemkab Purbalingga melalui Sekda Herni Sulasti ketika dikonfirmasi, Rabu (1/4/2026) mengatakan konsep dan kebijakan WFH di Pemkab Purbalingga masih dibahas dan dimatangkan. Pihaknya juga  melakukan kajian dengan mempertimbangkan kondisi daerah. Kebijakan tersebut juga akan disesuaikan dengan arahan pemerintah provinsi.

“Kita masih mempertimbangkan karena kondisi daerah berbeda dengan kota besar seperti Jakarta. Namun, kita tetap akan mengikuti kebijakan dari gubernur, termasuk rencana satu minggu satu hari ke kantor dengan bersepeda,” ujar Herni.

Efisiensi Anggaran

Pemkab Purbalingga melakukan  efisiensi anggaran sebagai respons terhadap kondisi geopolitik global, Herni menjelaskan,  pemerintah daerah telah melakukan berbagai penghematan di sejumlah sektor. Namun demikian, ia memastikan bahwa efisiensi tersebut tidak akan berdampak pada layanan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
“Efisiensi tetap kita lakukan di berbagai bidang, tetapi tidak pada kegiatan yang berkaitan langsung dengan pelayanan masyarakat. Itu tetap menjadi prioritas,” jelasnya.

Pelayanan Masyarakat Prioritas

Bupati Fahmi Muhammad Hanif  Bupati Purbalingga Fahmi  dalam kesempatan terpisah menegaskan pelayanan kepada masyarakat harus tetap menjadi prioritas utama di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah akibat dinamika geopolitik global.
Bupati Fahmi mengajak seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk terus meningkatkan profesionalisme, integritas, dan disiplin dalam menjalankan tugas. Ia menekankan pentingnya menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.“Berikan pelayanan yang cepat, tepat, ramah, dan profesional. Jadikan masyarakat sebagai prioritas utama dalam setiap kebijakan dan tindakan kita,” tegasnya.