Wabup Purbalingga Dimas Prasetyahani menegaskan pihaknya siap menindaklanjuti komitmen yang telah dibangun, khususnya dalam memperkuat pengawasan internal dan meningkatkan transparansi pengelolaan anggaran.
“Penandatanganan pakta integritas ini bukan sekadar seremoni, tetapi harus diwujudkan dalam langkah nyata. Kami berkomitmen membangun budaya kerja yang berintegritas di seluruh lini pemerintahan,” tegas Wabup Purbalingga Dimas Prasetyahani saat menghadiri Dialog Antikorupsi yang digelar Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di Gradhika Bhakti Praja, Senin (30/3/2026).
Bupati dan Pimpinan DPRD
Wabup Purbalingga menyampaikan kegiatan tersebut diikuti oleh para bupati, wali kota, serta pimpinan DPRD dari 35 kabupaten/kota se-Jawa Tengah dan dirangkaikan dengan penandatanganan pakta integritas. Purbalingga siap menjadikan momentum dialog antikorupsi ini menjadi pengingat penting agar seluruh jajaran pemerintah daerah senantiasa menjaga amanah dan kepercayaan masyarakat.“Ini menjadi titik refleksi bagi kami untuk terus berbenah. Pencegahan harus menjadi prioritas, agar tata kelola pemerintahan di Purbalingga benar-benar berjalan sesuai prinsip clean and good governance,” ujarnya.
Gubernur Jateng Beri Penegasan
Gubernur Jateng Ahmad Luthfi, dalam kesempatan yang sama menegaskan kegiatan ini bertujuan mengingatkan kembali peran utama pejabat sebagai pelayan publik. Ia juga menyinggung sejumlah kasus tangkap tangan yang terjadi di beberapa daerah di Jateng (Cilacap, Pekalongan, dan Pati, red) sebagai pembelajaran penting bagi seluruh kepala daerah.“Kami menghargai penegakan hukum tersebut, dan ini menjadi pelajaran bagi siapa pun di Jawa Tengah, khususnya ASN dan pejabat publik, untuk berintegritas dalam melaksanakan tugas,” tegasnya.
KPK Beri Apresiasi
Wabup Purbalingga menyampaikan, dalam forum tersebut Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, mengapresiasi inisiatif tersebut sebagai langkah strategis dalam membangun kesadaran sekaligus memberikan solusi teknis untuk menutup celah praktik koruptif.“Kami tidak hanya fokus pada penindakan, tetapi juga pencegahan melalui sosialisasi, monitoring, dan penguatan sistem. Harapannya, komitmen ini benar-benar dijalankan, bukan sekadar formalitas,” jelas. Fitroh.
