POLA pembangunan di Jawa Tengah memasuki fase baru pada 2025. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tidak lagi hanya mengandalkan mekanisme birokrasi, tetapi membuka ruang kolaborasi bagi dunia akademik untuk terlibat langsung dalam perencanaan hingga evaluasi kebijakan publik.
Sebanyak 44 perguruan tinggi negeri dan swasta resmi digandeng Pemprov Jateng untuk mengawal program-program prioritas gubernur. Kolaborasi ini menandai perubahan pendekatan pembangunan: lebih berbasis data, kajian ilmiah, dan kebutuhan riil masyarakat.
Di bawah kepemimpinan Gubernur Ahmad Luthfi dan Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen, kerja sama lintas sektor tersebut dilembagakan melalui Forum Rektor, sebagai ruang temu antara kebijakan pemerintah dan nalar akademik.
Kolaborasi Kampus Turun ke Desa dan Wilayah Rawan Bencana
Kerja kolaboratif itu dimulai tak lama setelah pelantikan kepala daerah. Pada 14 Maret 2025, hanya 22 hari setelah dilantik, Pemprov Jateng menandatangani nota kesepahaman dengan 44 pimpinan perguruan tinggi.
Kepala Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah, dan Kerja Sama Pemprov Jateng, Yasip Khasani, mengatakan setiap kampus diberi tanggung jawab berbeda sesuai karakter dan keunggulannya.
“Dengan pola ini, kebijakan menjadi lebih tepat sasaran karena disusun dari kajian akademik, diuji di lapangan, lalu dievaluasi bersama,” ujarnya, Minggu (28/12/2025).
Hingga akhir 2025, perguruan tinggi telah terlibat aktif dalam 29 program strategis gubernur. Di sektor perumahan, misalnya, 15 universitas dilibatkan melalui KKN Tematik untuk memverifikasi program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Mahasiswa turun langsung ke lapangan memastikan bantuan benar-benar diterima warga yang berhak.
Dari Kesehatan hingga Mitigasi Bencana
Di bidang kesehatan, sejumlah perguruan tinggi swasta mendukung Dinas Kesehatan dalam sosialisasi sensus kesehatan dan program Speling. Sementara itu, BPBD Jawa Tengah bekerja sama dengan 24 perguruan tinggi untuk penguatan mitigasi dan penanganan bencana berbasis peta risiko dan kajian ilmiah.
Wakil Ketua Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TPPD) Jawa Tengah, Dr Wahid Abdulrahman, menilai kolaborasi ini sebagai tonggak baru dalam tata kelola pemerintahan daerah.
“Setiap kampus bebas memilih program sesuai potensi dan wilayahnya. Hubungan yang dibangun bukan sekadar administratif, tapi saling menguntungkan,” katanya.
Sejumlah program unggulan lahir dari skema tersebut. Universitas Diponegoro (Undip) mengembangkan teknologi desalinasi air payau bagi masyarakat pesisir. Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) fokus menangani persoalan stunting di Banyumas, sementara Universitas Sebelas Maret (UNS) mengawal isu sosial di Wonogiri dan Sragen.
Target 136 Program hingga 2030
Pemprov Jateng menargetkan seluruh 136 program kerja gubernur dan wakil gubernur periode 2025–2030 akan dikawal oleh perguruan tinggi. Pada 2026, sebanyak 72 perguruan tinggi swasta lainnya dijadwalkan bergabung.
Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen menegaskan, kolaborasi ini bukan sekadar penandatanganan MoU.
“Yang kita bangun adalah kerja tematik, mulai dari pembangunan desa, pertanian, UMKM, kesehatan, hingga air bersih,” ujarnya.
Langkah Jawa Tengah ini juga mendapat apresiasi dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Menurutnya, keterlibatan kampus memastikan kebijakan publik tidak berbasis intuisi semata.
“Ini langkah cerdas. Kebijakan lahir dari studi dan data, bukan sekadar feeling,” kata Tito dalam forum nasional di Semarang.
Di Jawa Tengah, pembangunan kini bergerak senyap namun berdampak. Dari ruang kelas, laboratorium, hingga desa-desa, kolaborasi kampus dan pemerintah membentuk fondasi baru: pembangunan yang ilmiah, efisien, dan membumi.
Follow akun sosial media kami untuk update berita terbaru!
