Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cilacap tancap gas mempercepat proses lelang proyek pembangunan tahun anggaran 2026. Sejak awal tahun, Pemkab mulai menggenjot proses pengadaan barang dan jasa (PBJ) agar realisasi pembangunan bisa berjalan lebih cepat dan merata.
Percepatan ini dilakukan oleh Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Sekretariat Daerah (Setda) Cilacap dengan menerapkan strategi proaktif atau jemput bola. Langkah tersebut menyasar organisasi perangkat daerah (OPD), khususnya dinas yang memiliki paket pekerjaan bernilai besar dan strategis.
Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Cilacap, Hari Winarno, mengatakan percepatan proses tender merupakan tindak lanjut langsung dari arahan Bupati Cilacap. Pemkab ingin memastikan proyek-proyek fisik tidak lagi tertunda dan bisa mulai dikerjakan sejak awal tahun.
“Sejak awal kami langsung melakukan inisiatif jemput bola. Terutama ke OPD yang memiliki banyak paket dan nilai besar,” kata Hari, Kamis (15/1/2026).
Langkah awal dilakukan dengan mendatangi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR). Hasilnya, DPUPR merespons cepat dengan mengajukan 19 paket tender, khususnya di bidang bina marga. Selain itu, dua paket dari bidang tata bangunan juga telah masuk, dan dalam waktu dekat akan menyusul sekitar 10 hingga 15 paket lainnya.
Hari menjelaskan, 19 paket awal tersebut telah melalui tahapan review oleh kelompok kerja (Pokja) PBJ. Review dilakukan bersama Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan PPTK untuk memastikan kelengkapan dokumen sebelum ditayangkan dalam proses lelang.
“Rabu kemarin sudah kami lakukan review. Ada beberapa catatan perbaikan, dan insyaallah dalam waktu dekat sudah siap untuk ditayangkan,” ujarnya.
Tak hanya DPUPR, PBJ Setda Cilacap juga menyasar OPD lain yang dinilai memiliki beban kegiatan besar, salah satunya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
“Pasca pelantikan cukup banyak pejabat berganti, sehingga perlu pendampingan. Kami siap membantu OPD agar percepatan PBJ sesuai arahan pimpinan daerah bisa tercapai,” jelas Hari.
Dari paket DPUPR, Pemkab Cilacap menargetkan penetapan pemenang tender sudah dilakukan pada awal Februari 2026. Surat Perintah Kerja (SPK) diharapkan bisa diserahkan pada minggu pertama atau kedua Februari.
Di sisi lain, Sekda Cilacap telah menginstruksikan seluruh OPD untuk menginput rencana pengadaan melalui aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (Sirup). Hingga 13 Januari 2026 pukul 23.59 WIB, tercatat 2.187 paket telah terinput dengan total pagu anggaran sekitar Rp 364 miliar.
Rinciannya, sebanyak 2.125 paket merupakan pengadaan melalui penyedia dengan pagu sekitar Rp 359 miliar, sementara 62 paket swakelola dengan nilai Rp 5,14 miliar. Data tersebut berasal dari 18 dinas/badan, 8 kecamatan, dan 13 puskesmas.
Namun demikian, masih ada OPD yang belum menginput data. Karena itu, batas waktu diperpanjang hingga 20 Januari 2026 pukul 23.59 WIB, setelah itu aplikasi Sirup akan ditutup.
Hari berharap seluruh OPD dapat memanfaatkan sisa waktu yang ada agar tidak terkendala di kemudian hari. Ia mengakui dinamika pasca pelantikan pejabat membutuhkan penyesuaian administrasi, namun PBJ siap memberikan layanan penuh, termasuk bantuan akses akun bagi pejabat pengadaan.
Untuk tahun ini, kegiatan fisik masih mendominasi pengadaan, mulai dari pembangunan jalan, sarana pertanian, hingga kelanjutan penataan kawasan heritage di Cilacap. Dengan percepatan lelang, Pemkab Cilacap menargetkan pembangunan bisa berjalan lebih cepat dan tepat waktu.
Follow akun sosial media kami untuk update berita terbaru!
