KOMISI VIII DPR RI memberikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah atas respons cepat dan sigap dalam menangani bencana hidrometeorologi, seperti banjir dan longsor, yang melanda di sejumlah daerah.
Selain kinerja pemerintah daerah, budaya gotong royong masyarakat Jawa Tengah juga dinilai berperan besar dalam menekan dampak bencana di lapangan.
Anggota Komisi VIII DPR RI, Atalia Praratya, menyampaikan bahwa pihaknya menerima banyak laporan dari warga Jawa Tengah yang mengapresiasi kecepatan penanganan bencana oleh pemerintah daerah.
“Saya menerima banyak laporan dari masyarakat Jawa Tengah. Mereka menyampaikan apresiasi karena penanganan bencana dilakukan dengan sat-set dan gercep,” ujar Atalia saat kunjungan kerja spesifik Komisi VIII DPR RI di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Kamis (22/1/2026).
Ia menilai, respons cepat tersebut menunjukkan kesiapan pemerintah daerah dalam menghadapi potensi bencana yang bersifat berulang.
Salurkan Bantuan Hingga Rp 2 Miliar, Dorong Semangat Tangguh Bencana di Masyarakat
Atalia juga mendorong agar kesiapsiagaan dan semangat tangguh bencana terus diperkuat dan diarusutamakan di tengah masyarakat.
“Kebencanaan ini sudah seperti kejadian tahunan. Seharusnya masyarakat dan pemerintah sudah sangat paham dan siap. Karena itu, semangat tangguh bencana harus terus digaungkan,” katanya.
Dalam kunjungan tersebut, rombongan Komisi VIII DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua Komisi VIII Abdul Wachid turut menyalurkan bantuan senilai Rp1.946.096.600.
Bantuan tersebut meliputi paket makanan siap saji, tenda, kasur, selimut, hingga family kit untuk mendukung penanganan bencana di berbagai wilayah Jawa Tengah.
Selain itu, BNPB juga menyerahkan satu unit mobil rescue senilai Rp695 juta kepada BPBD Provinsi Jawa Tengah guna memperkuat operasional kebencanaan.
Naikkan Anggaran Penanggulangan Bencana Banjir dan Longsor
Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, menyampaikan apresiasi atas perhatian dan dukungan dari Komisi VIII DPR RI serta pemerintah pusat, khususnya pada penanganan banjir dan longsor yang saat ini masih melanda wilayah Jawa Tengah.
“Kami mengucapkan terima kasih atas kunjungan dan bantuan yang diberikan,” ujarnya.
Ia menjelaskan, Jawa Tengah memiliki risiko bencana kategori sedang dengan sedikitnya 14 potensi ancaman bencana, baik hidrologi, geologi, maupun nonalam. Kondisi ini membuat Jawa Tengah kerap dijuluki sebagai “mal kebencanaan”.
Dalam tiga tahun terakhir, Pemprov Jateng terus meningkatkan anggaran penanggulangan bencana, dari Rp18,4 miliar pada 2024, menjadi Rp19 miliar pada 2025, dan Rp20,4 miliar pada 2026.
30 Bencana Terjadi Selama 2026, Kebutuhan Lapangan Masih Jauh Lebih Besar
Meski anggaran meningkat, Taj Yasin mengakui dana tersebut masih belum sebanding dengan kebutuhan di lapangan, khususnya dalam penanganan bencana banjir dan longsor yang memang membutuhkan anggaran yang tidak sedikit.
Ia mencontohkan, penanganan longsor di satu titik di Kabupaten Kudus saja membutuhkan anggaran hingga Rp10 miliar. Kondisi serupa juga terjadi di Kabupaten Jepara serta wilayah Kabupaten dan Kota Pekalongan yang memerlukan biaya besar untuk pemulihan infrastruktur.
Sebagai informasi, BPBD Provinsi Jawa Tengah mencatat, pada periode 1–18 Januari 2026 telah terjadi sedikitnya 30 kejadian bencana, dimana bencana banjir dan longsor masih mendominasi, yakni 16 banjir, enam tanah longsor, tujuh cuaca ekstrem, dan satu kebakaran.
*Anda bisa lihat info lain di Instagram kami.
