Kejaksaan Negeri (Kejari) Purwokerto siap memback up KPU Banyumas terkait penanganan masalah hukum bidang perdana dan tata usaha negara. Hal itu diformalkan melalui penandatanganan perjanjian kerja sama di Aula Kejari Purwokerto, Senin (11/5/2026).
Nantinya melalui peran Jaksa Pengacara Negara (JPN), Kejari Purwokerto berkomitmen untuk memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum, serta tindakan hukum lainnya. Langkah tersebut bertujuan memberikan solusi hukum yang tepat guna menyelesaikan kendala yang dihadapi oleh KPU Kabupaten Banyumas dalam menjalankan tugas dan fungsinya Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.
Ketua KPU Kabupaten Banyumas Rofingatun Khasanah menyampaikan kerja sama tersebut memiliki peran penting dalam mendukung tata kelola pemilu yang akuntabel. Selai itu, memperkuat dukungan dan pendampingan hukum bagi KPU Kabupaten Banyumas dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada mendatang.
Dikutip dari Instagram KPU Banyumas, Ketua KPU Banyumas juga menyampaikan apresiasi atas dukungan penuh dari Kejaksaan Negeri Purwokerto pada pelaksanaan Pilkada sebelumnya. Dia berharap sinergi yang telah terjalin dapat terus diperkuat hingga Pemilu dan Pilkada mendatang.
Kejari Purwokerto Harap Tindak Lanjut Optimal
Kepala Kejari Negeri Purwokerto Slamet Jaka Mulyana berharap seluruh kesepakatan yang tertuang dalam PKS dapat ditindaklanjuti secara optimal melalui komunikasi dan keterbukaan informasi antar lembaga. Sehingga, fungsi pendampingan dan mitigasi hukum dapat berjalan dengan baik.
Hadir dalam penandatanganan kerja sama itu adalah Ketua KPU Kabupaten Banyumas Rofingatun Khasanah bersama jajaran komisioner, Sekretaris, Kasubbag, dan staf KPU Kabupaten Banyumas. Sementara, dari Kejaksaan Negeri Purwokerto hadir Kepala Kejaksaan Negeri Purwokerto, Slamet Jaka Mulyana, Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara, Nilla Aldriani, serta para Jaksa Pengacara Negara.
*Anda bisa lihat info lain di Instagram kami.
