GUBERNUR Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, meminta Bank Pembangunan Daerah (BPD) di seluruh Indonesia memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) guna memperkuat ekonomi daerah di tengah keterbatasan ruang fiskal pemerintah.
Pesan tersebut disampaikan Ahmad Luthfi saat menghadiri Seminar Nasional dan Musyawarah Nasional Forum Komunikasi Dewan Komisaris Bank Pembangunan Daerah Seluruh Indonesia (FKDK BPDSI) di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang, Rabu (3/6/2026).
Menurutnya, peran BPD saat ini tidak hanya sebagai lembaga perbankan milik daerah, tetapi juga harus menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui dukungan pembiayaan yang mudah diakses, terjangkau, dan tepat sasaran.
“BPD harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat, terutama pelaku UMKM yang menjadi tulang punggung ekonomi daerah,” ujar Luthfi.
Ia menjelaskan, Jawa Tengah memiliki sekitar 4,2 juta pelaku UMKM mikro dan kecil. Dari jumlah tersebut, sekitar 3,2 juta merupakan usaha mikro yang tersebar di berbagai wilayah dan berkontribusi besar terhadap perputaran ekonomi masyarakat.
Karena itu, akses permodalan dinilai menjadi faktor penting dalam meningkatkan kapasitas usaha, memperluas pasar, dan menciptakan lapangan kerja baru.
Kredit Murah Dinilai Penting untuk Perkuat Daya Saing UMKM
Luthfi menegaskan bahwa program pembiayaan seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) perlu terus diperluas agar semakin banyak pelaku usaha yang memperoleh modal dengan bunga rendah.
Menurutnya, akses kredit yang terjangkau dapat membantu UMKM berkembang lebih cepat sekaligus mencegah masyarakat terjerat pinjaman berbunga tinggi yang berpotensi menghambat pertumbuhan usaha.
“Pembiayaan yang mudah dan terjangkau akan membantu UMKM tumbuh lebih kuat sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Ia menilai keberhasilan pengembangan UMKM akan memberikan dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi daerah karena sektor tersebut terbukti mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.
Gubernur Soroti Peran BUMD dalam Menjaga Stabilitas Harga Pangan
Selain pembiayaan UMKM, Ahmad Luthfi juga menekankan pentingnya peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah, khususnya terkait pengendalian inflasi.
Menurutnya, BUMD perlu berperan aktif dalam memastikan ketersediaan pasokan dan kestabilan harga berbagai komoditas strategis yang kerap mengalami gejolak harga di pasaran.
Komoditas seperti cabai dan bawang merah menjadi contoh sektor yang membutuhkan penguatan kolaborasi antara pemerintah daerah, BUMD, sektor perbankan, Otoritas Jasa Keuangan, serta Bank Indonesia.
“BUMD harus hadir menjaga ketersediaan dan keterjangkauan harga komoditas strategis agar inflasi tetap terkendali,” ujarnya.
Kolaborasi Pembiayaan Jadi Kunci Penguatan Ekonomi Jawa Tengah
Gubernur menegaskan bahwa pembangunan ekonomi daerah tidak dapat dilakukan secara parsial. Dibutuhkan keterlibatan berbagai pihak mulai dari pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, media massa, sektor perbankan hingga masyarakat.
Menurutnya, seluruh potensi yang dimiliki daerah harus disinergikan untuk menyelesaikan berbagai tantangan pembangunan sekaligus menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, khususnya dalam pembiayaan bagi pengusaha kecil dalam mengembangkan usahanya.
“Seluruh potensi masyarakat harus kita rangkul untuk bersama-sama menyelesaikan persoalan pembangunan di Jawa Tengah,” kata Luthfi.
Aset BPD Nasional Tembus Rp1.100 Triliun
Sementara itu, Pelaksana Tugas Ketua Umum FKDK BPDSI, Mas’ud, mengatakan bahwa BPD memiliki posisi strategis dalam sistem perbankan nasional.
Ia menyebutkan total aset BPD di seluruh Indonesia saat ini mencapai sekitar Rp1.100 triliun atau hampir 10 persen dari total aset perbankan nasional.
Dengan kapasitas tersebut, BPD diharapkan mampu meningkatkan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi daerah di tengah berkurangnya dukungan fiskal pemerintah pusat.
“Kontributif menjadi kata kunci. BPD harus semakin tangguh, kompetitif, dan mampu memberikan dampak nyata bagi pembangunan daerah,” ujarnya.
Transformasi dan Inovasi Jadi Tantangan BPD ke Depan
Di kesempatan yang sama, Komisaris Utama Bank Jateng, Adnas, menekankan pentingnya penguatan tata kelola perusahaan, manajemen risiko, inovasi layanan, serta kolaborasi lintas sektor untuk menjaga daya saing BPD.
Menurutnya, transformasi dan kemampuan beradaptasi terhadap perubahan ekonomi menjadi syarat utama agar BPD tetap relevan sebagai lembaga keuangan sekaligus pilar pembangunan daerah.
Forum FKDK BPDSI yang digelar di Semarang tersebut menjadi momentum strategis bagi seluruh BPD di Indonesia untuk memperkuat ketahanan bisnis, meningkatkan daya saing, serta memperluas kontribusi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat.
*Follow akun sosial media kami untuk update berita terbaru!
