BADAN Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Banjarnegara menggandeng kalangan media yang tergabung dalam Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI), hal ini dilakukan untuk memperkuat literasi statistik di tengah masyarakat. Kolaborasi tersebut diwujudkan dalam kegiatan “Literasi Statistik untuk Jurnalis” yang digelar di Aula BPS Banjarnegara, Rabu (26/11/2025).
Kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam mendukung transformasi ekonomi menuju Indonesia Emas 2045, sekaligus bagian dari persiapan menuju Sensus Ekonomi 2026. BPS menilai media memiliki peran penting dalam memastikan data dapat dipahami oleh publik secara benar, akurat, dan tidak menimbulkan bias informasi di tengah derasnya arus konten digital.
Media Dianggap Kunci Penyebar Informasi dan Literasi Statistik
Kepala BPS Banjarnegara, Edwin Triyoga, menegaskan bahwa data resmi harus mampu diterjemahkan dalam bahasa publik, dan peran media menjadi sangat strategis dalam proses tersebut.
“Media adalah mitra penting dalam membumikan data. Ketika masyarakat melek data, mereka tidak hanya membaca angka, tapi memahami maknanya. Dengan begitu, kebijakan publik bisa lebih tepat sasaran, sehingga kami memandang penting adanya literasi statistik pada insan media ini,” ujarnya.
Menurutnya, masyarakat saat ini dihadapkan pada fenomena banjir informasi (information overload), sehingga literasi statistik untuk meningkatkan kemampuan jurnalis dalam memilah data valid menjadi penting agar opini publik tidak dibangun berdasarkan asumsi atau informasi menyesatkan.
Bahas Inflasi, Kemiskinan, hingga Metode Statistik
Selain memperkuat kolaborasi, kegiatan ini juga menjadi ruang diskusi mengenai pemahaman konsep data statistik. BPS Banjarnegara memaparkan sejumlah indikator penting, di antaranya,
- Cara penghitungan inflasi
- Faktor penyebab inflasi
- Metode pengukuran garis kemiskinan
- Tren angka kemiskinan Banjarnegara dari tahun ke tahun
- Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banjarnegara per triwulan
Edwin menjelaskan bahwa data tersebut digunakan sebagai acuan resmi pemerintah dalam menyusun kebijakan pembangunan daerah.
“Data kemiskinan, misalnya, menjadi dasar evaluasi kebijakan. Pemerintah dapat menargetkan program pengentasan kemiskinan lebih tepat sasaran,” katanya.
Dorong Penyajian Data yang Humanis dan Mudah Dipahami
Selain materi teknis, BPS juga menekankan pentingnya penyajian data dalam format yang mudah dipahami masyarakat tanpa mengurangi akurasi ilmiah.
“Kami ingin media menjadi jembatan antara data dan masyarakat. Dengan bahasa yang sederhana, informatif, dan kontekstual, data bisa lebih bermakna bagi publik,” jelasnya.
Ke depan, kolaborasi antara BPS dan media diharapkan tidak hanya berhenti pada diskusi ini, tetapi terus berkembang melalui publikasi bersama, pendampingan data, hingga pelatihan lanjutan.
Follow akun sosial media kami untuk update berita terbaru!
