Pemerintah Kabupaten Banjarnegara bersama Pusat Pengembangan dan Pelatihan Rehabilitasi Bersumberdaya Masyarakat (PPRBM) Solo melalui Program Dignity INKLUSI memperkuat sinergi lintas sektor guna mematangkan draft Surat Keputusan (SK) Tim Penggerak Kesehatan Jiwa Masyarakat (TPKJM) Kabupaten Banjarnegara, Rabu, (20/5/2026).
Penyuluh Sosial Ahli Muda Dinas Sosial PPPA Kabupaten Banjarnegara, Anwar, mengatakan, pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat sistem layanan kesehatan jiwa berbasis masyarakat yang inklusif dan berkelanjutan. Kegiatan diikuti unsur Setda Bidang Kesra, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, sejumlah organisasi perangkat daerah, pemerintah desa, hingga komunitas lokal.
Menurut Anwar, pematangan draft SK TPKJM dinilai penting untuk memperkuat koordinasi penanganan persoalan kesehatan jiwa di daerah. Langkah itu juga sejalan dengan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2025 tentang Tim Penggerak Kesehatan Jiwa Masyarakat Tingkat Pusat.
“Melalui regulasi tersebut, pemerintah mendorong sinergi multipihak dalam penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) dan Orang Dengan Disabilitas Psikososial (ODDP), termasuk percepatan program Indonesia Bebas Pasung dan pemenuhan hak-hak kelompok rentan,” katanya.
Dalam pembahasan tersebut, peserta memetakan berbagai persoalan kesehatan jiwa di masyarakat, mulai dari stigma sosial, penelantaran, hingga praktik pemasungan yang masih ditemukan di sejumlah wilayah. Karena itu, penanganan kesehatan jiwa dinilai tidak bisa hanya bertumpu pada sektor medis, tetapi membutuhkan keterlibatan lintas sektor, termasuk aspek sosial dan ekonomi.
“Melalui kegiatan pertemuan TPKJM Kabupaten ini diharapkan penanganan kesehatan jiwa di masyarakat menjadi komitmen bersama lintas OPD dan komunitas lainnya. Banyak praktik baik yang nantinya dituangkan dalam revitalisasi SK TPKJM Kabupaten,” katanya.
Sementara itu, Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Madya Disperindagkop UMKM Banjarnegara, Nurhandini Isnaeningsih, menyebut kegiatan tersebut relevan bagi dinas teknis yang selama ini juga melibatkan penyandang disabilitas dalam berbagai pelatihan usaha. “Kami memberikan peluang yang sama tanpa terkecuali, termasuk bagi penyandang disabilitas,” ujarnya.
Psikolog Klinis RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara, M. Ibnu Sina, menilai keterlibatan lintas OPD dan komunitas difabel menjadi langkah nyata untuk memastikan keberlanjutan pendampingan bagi penerima manfaat setelah kembali ke masyarakat.
“Pasca penerima manfaat kembali ke masyarakat, mereka membutuhkan dukungan bersama agar kondisi psikologisnya semakin stabil,” katanya.
Pemerintah Kabupaten Banjarnegara bersama PPRBM Solo menyatakan berkomitmen mempercepat pengesahan regulasi tersebut agar layanan kesehatan jiwa berbasis masyarakat dapat diperkuat hingga tingkat desa.
Program INKLUSI sendiri merupakan program kemitraan Australia dan Indonesia periode 2021–2028 yang berfokus pada pembangunan inklusif bagi kelompok rentan dan marjinal, termasuk penyandang disabilitas.
Follow akun sosial media kami untuk update berita terbaru!
