Ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Banyumas melakukan aksi pendudukan di halaman Pendopo Si Panji, Purwokerto, pada Jumat (01/05/2026). Aksi ini digelar bertepatan dengan momentum Hari Buruh Internasional 2026.
Menariknya, aspirasi yang dibawa tidak hanya berfokus pada isu kesejahteraan buruh. Mengingat esok hari, Sabtu (02/05/2026), merupakan Hari Pendidikan Nasional, massa juga turut menyuarakan berbagai problematika di sektor pendidikan.
Massa mulai memadati kawasan Alun-alun Purwokerto sekitar pukul 15.30 WIB. Setelah melakukan orasi di depan gerbang, mereka mendesak agar Bupati dan perwakilan DPRD Banyumas menemui massa secara langsung. Karena tak kunjung mendapatkan respon dari pejabat yang dimaksud, massa akhirnya merangsak masuk dan menduduki halaman Pendopo.
Koordinator aksi, Muhammad Zulhan Azmi, mengungkapkan bahwa gerakan ini dipicu oleh kemarahan dan keresahan kolektif terhadap nasib buruh serta kondisi pendidikan di Indonesia saat ini.
Menurut massa, gelombang PHK massal, dominasi sistem kerja outsourcing, serta upah minimum yang tidak relevan dengan biaya hidup merupakan bentuk penghisapan nyata bagi kaum pekerja. Di sisi lain, mereka menyoroti pengabaian sektor pendidikan, minimnya gaji guru honorer, hingga meningkatnya angka anak putus sekolah di Banyumas sebagai potret kegagalan pemerintah.
“Hal ini membuat kita marah, kita kecewa, kita resah, dan kita aliansi banyumas raya menyatakan tuntutan kami kepada pemerintah daerah,” tegas Zulhan saat ditemui usai aksi.
Poin-Poin Tuntutan Massa menyampaikan dua klaster tuntutan utama yang ditujukan kepada Pemerintah Kabupaten Banyumas:
I. Sektor Ketenagakerjaan Pemkab Banyumas wajib menyediakan mekanisme perlindungan PRT yang konkret (layanan pengaduan, pendampingan hukum, dan rumah aman).
- Cabut UU No. 6 Tahun 2023 tentang Omnibus Law Cipta Kerja.
- Hapuskan sistem kerja kontrak, outsourcing, dan kemitraan yang merugikan.
- Wujudkan Upah Minimum Kabupaten (UMK) yang layak di Banyumas.
- Hentikan segala bentuk represi terhadap gerakan buruh dan rakyat.
- Mendesak Bupati Banyumas melakukan audit menyeluruh terhadap penguasaan tanah di wilayah Banyumas dan membuka datanya ke publik.
II. Sektor Pendidikan Memberikan upah layak bagi seluruh guru honorer di Banyumas Raya.
- Penguatan akses dan pemerataan fasilitas pendidikan.
- Melakukan redistribusi guru di sektor-sektor pendidikan secara adil.
- Menolak “kanibalisasi” anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan mengembalikan kuota wajib anggaran pendidikan sebesar 20%.
- Mewujudkan pendidikan gratis yang nyata bagi masyarakat Banyumas.
Aspirasi massa akhirnya diterima oleh perwakilan Pemerintah Kabupaten Banyumas. Lembar tuntutan ditandatangani oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Wahyu Dewanto, serta Plt. Kepala Dinas Pendidikan, Amrin Ma’ruf.
“Kita telah sampaikan sejumlah tuntutan dan telah ditandatangani oleh Dinas Pendidikan Dan Dinas Ketenagakerjaan,” ujar Zulhan.
Meski dokumen tuntutan telah ditandatangani untuk diteruskan ke tingkat pusat, massa tetap menyisakan kekecewaan mendalam. Hal ini disebabkan ketidakhadiran Bupati maupun anggota DPRD untuk berdialog langsung dengan mahasiswa.
“Namun kami kecewa karena tidak hadirnya bapak bupati dan bapak bapak dari DPRD, padahal kami sudah sampaikan tidak ada demo anarkis. Kami hanya ingin menyampaikan sesuai hakikatnya bahwa hari pendidikan dan hari buruh adalah perayaan kami, dan kami hanya menyampaikan tuntutan,” tambahnya.
Aksi berakhir dengan kondusif. Setelah seluruh tuntutan resmi diterima, massa membubarkan diri dengan tertib dari kawasan Pendopo pada pukul 18.00 WIB.
Follow akun sosial media kami untuk update berita terbaru!
