WAKIL Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen menegaskan bahwa semangat Ngopeni Nglakoni tidak boleh berhenti sebagai jargon pemerintahan, tetapi harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat desa, khususnya dalam upaya penanggulangan kemiskinan dan pencegahan stunting.
Penegasan tersebut disampaikan Taj Yasin saat mewakili Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dalam Rapat Evaluasi Desa Dampingan Tahun 2025 dan Koordinasi Rencana Desa Dampingan Tahun 2026, yang digelar di Gedung Merah Putih, Kompleks Kantor Gubernur Jawa Tengah, Rabu (17/12/2025).
Kegiatan ini menjadi ruang evaluasi sekaligus penguatan sinergi lintas sektor untuk memastikan program desa dampingan berjalan efektif dan berkelanjutan.
“Ngopeni Nglakoni itu bukan sekadar slogan. Kita harus benar-benar hadir, mengopeni masyarakatnya, dan melakoni setiap persoalan serta aduan warga sampai tuntas,” katanya.
Desa Jadi Kunci Penurunan Kemiskinan
Sebagai Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Jawa Tengah, Taj Yasin menyampaikan apresiasi kepada seluruh pemangku kepentingan, mulai dari OPD, pemerintah desa, dunia usaha, hingga komunitas yang selama ini aktif menjadi penggerak desa dampingan.
Menurutnya, program Ngopeni Nglakoni dengan penguatan desa merupakan strategi utama untuk menekan angka kemiskinan secara masif. Pertumbuhan ekonomi, kata dia, tidak boleh hanya terpusat di perkotaan, melainkan harus dimulai dari desa sebagai fondasi ketahanan pangan dan ekonomi daerah.
“Kalau ekonomi desa tumbuh kuat, dampaknya akan sangat terasa hingga ke wilayah perkotaan,” ujarnya.
Program satu OPD satu desa dampingan yang telah berjalan selama lima tahun disebut menjadi bagian dari ikhtiar jangka panjang menuju Indonesia Emas 2045. Karena itu, program Ngopeni Nglakoni dengan melakukan kolaborasi lintas sektor ini harus terus diperkuat.
APBDes Harus Berdampak Nyata
Dalam pelaksanaan desa dampingan, terdapat sembilan metode intervensi penanggulangan kemiskinan yang melibatkan berbagai sumber pendanaan, seperti APBN, APBD, Dana Desa, CSR perusahaan, hingga BAZNAS. Peran Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, lanjut Taj Yasin, adalah memastikan pemanfaatan anggaran desa benar-benar berdampak langsung bagi masyarakat.
“Saya titip kepada para kepala desa untuk mengawal ini dengan serius. Manfaatkan kepala OPD kami untuk memajukan desa panjenengan semua,” ujarnya.
Ia juga menyinggung langkah Gubernur Ahmad Luthfi yang sejak awal masa kepemimpinan telah mengumpulkan kepala desa untuk memberikan pembekalan tata kelola APBDes, guna mencegah persoalan hukum dan meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan desa.
Dengan Ngopeni Nglakoni Target Tekan Kemiskinan hingga 9 Persen
Saat ini, program Ngopeni Nglakoni melalui sistem desa dampingan, ratusan desa di Jawa Tengah telah menunjukkan kemajuan signifikan. Pada 2026, program desa dampingan akan difokuskan di 16 kabupaten, dengan target pada 2027 angka kemiskinan ekstrem dapat ditekan lebih jauh.
Berdasarkan data terkini, tingkat kemiskinan Jawa Tengah berada di angka 9,48 persen, dan ditargetkan turun hingga 9 persen.
Terkait intervensi dari pemerintah pusat, Taj Yasin menyebut 1.287 desa akan menjadi sasaran program Kementerian Sosial, meski saat ini baru sembilan desa di Jawa Tengah yang menjadi pilot project. Ia berkomitmen mengupayakan agar 61 desa dampingan di Jawa Tengah dapat masuk prioritas program Kemensos.
Selain itu, dengan program Ngopeni Ngaloni, pemerintah terus fokus dalam pengentasan kemiskinan, termasuk dengan keterlibatan perguruan tinggi yang juga ikut didorong untuk membantu intervensi persoalan kemiskinan, lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat desa.
452 Desa Dampingan, Anggaran Rp129 Miliar
Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Jawa Tengah, Gunawan Sudarsono, menjelaskan bahwa kegiatan ini juga menjadi ajang publikasi panduan pelaksanaan program satu perangkat daerah satu desa dampingan menuju desa yang lebih berdaya.
Sejak 2019 hingga 2025, Pemprov Jateng telah menetapkan 452 desa dampingan di 18 kabupaten prioritas. Berbagai intervensi telah dilakukan, antara lain pembangunan 4.636 unit rumah tidak layak huni (RTLH), 7.523 unit jamban, serta penyediaan listrik murah bagi 1.292 kepala keluarga.
Program lainnya meliputi penyediaan air bersih, pembangunan sarana prasarana umum, infrastruktur jalan dan jembatan desa, hingga dukungan sosial di bidang pendidikan.
Seluruh program tersebut didukung anggaran sebesar Rp129,06 miliar yang bersumber dari APBN, APBD provinsi dan kabupaten, Dana Desa, BLUD, BAZNAS/UPZ, CSR perusahaan, serta dukungan komunitas.
Melalui sinergi multipihak ini, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah optimistis kualitas hidup masyarakat desa dapat terus meningkat secara berkelanjutan. Untuk itu, dirinya berharap Ngopeni Nglakoni yang sudah menjadi program dari Pemrov harus terus berjalan dan harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Follow akun sosial media kami untuk update berita terbaru!
