Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan 27 orang dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, Jumat (13/3/2026). Dalam operasi tersebut, tim penyidik juga menyegel dua ruangan di kompleks Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Cilacap.
Pasca operasi tersebut, aktivitas di lingkungan Kantor Bupati Cilacap terlihat lebih lengang dibandingkan hari biasanya.
Dua Ruangan di Kompleks Setda Disegel
Tim penyidik KPK melakukan penyegelan terhadap dua ruangan yang berada di kompleks Setda Kabupaten Cilacap. Penyegelan dilakukan dengan memasang stiker segel resmi KPK di pintu kedua ruangan tersebut.
Langkah itu merupakan bagian dari upaya penyidik untuk mengamankan lokasi yang diduga berkaitan dengan perkara yang sedang diselidiki.
Hingga Jumat sore, kedua ruangan tersebut tidak dapat diakses oleh pegawai. Area tersebut masih berada dalam penanganan tim penyidik KPK yang tengah melakukan pengumpulan barang bukti.
Keberadaan segel KPK di pintu ruangan juga menjadi perhatian sejumlah pegawai yang berada di lingkungan kantor pemerintahan tersebut.
Bupati Cilacap Ikut Diamankan
Dalam operasi tangkap tangan tersebut, tim KPK juga mengamankan sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap.
Salah satu yang ikut diamankan adalah Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman. Ia bersama sejumlah pejabat lainnya kemudian dibawa oleh penyidik menuju Markas Kepolisian Resor Kota (Polresta) Banyumas di Purwokerto untuk menjalani pemeriksaan awal.
Hingga Jumat malam, pemeriksaan terhadap para pihak yang diamankan masih berlangsung di Gedung Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polresta Banyumas.
KPK Amankan 27 Orang
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan bahwa total ada 27 orang yang diamankan dalam operasi tangkap tangan tersebut.
“Hari ini tim mengamankan sejumlah 27 orang, salah satunya adalah Bupati Cilacap,” kata Budi kepada wartawan di Gedung KPK, Jakarta Selatan.
Ia menjelaskan bahwa pihak-pihak yang diamankan berasal dari berbagai unsur, mulai dari penyelenggara negara, aparatur sipil negara (ASN), hingga pihak swasta.
“Dari penyelenggara negara, ASN, dan mungkin ada beberapa juga dari pihak swasta. Saat ini sedang dilakukan pemeriksaan intensif di sana,” ujarnya.
Budi juga menegaskan bahwa Wakil Bupati Cilacap tidak termasuk dalam pihak yang diamankan dalam operasi tersebut.
KPK Punya Waktu 1×24 Jam Tentukan Status
Saat ini seluruh pihak yang diamankan masih berstatus sebagai terperiksa. Status tersebut masih dapat berubah seiring dengan proses pemeriksaan yang sedang berlangsung.
Sesuai prosedur dalam operasi tangkap tangan, KPK memiliki waktu maksimal 1×24 jam untuk melakukan pemeriksaan awal terhadap para pihak yang diamankan.
Setelah itu, lembaga antirasuah tersebut akan menentukan status hukum mereka, termasuk kemungkinan penetapan tersangka apabila ditemukan bukti yang cukup terkait dugaan tindak pidana korupsi yang sedang diselidiki.
Follow akun sosial media kami untuk update berita terbaru!
