Sarjono kembali dipercaya memimpin Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Cabang Cilacap untuk periode 2025–2030. Ia ditetapkan sebagai ketua melalui Musyawarah Cabang (Muscab) HNSI Cilacap 2025 yang digelar di Kantor HNSI Cilacap, Selasa (16/12/2025).
Sarjono Nakodai HNSI Cilacap Terpilih Aklamasi
Penetapan Sarjono dilakukan secara aklamasi setelah tidak ada kandidat lain yang mendaftarkan diri sebagai calon ketua. Dukungan pun datang dari puluhan rukun nelayan yang ada di Kabupaten Cilacap.
“Alhamdulillah sampai hari ini tidak ada calon lain yang mengajukan diri sebagai kandidat Ketua HNSI Cilacap. Saya diajukan oleh beberapa rukun nelayan,” kata Sarjono usai ditetapkan sebagai ketua.
Ia menyebutkan, sedikitnya 22 rukun nelayan memberikan dukungan sehingga dirinya kembali dipercaya untuk menakhodai organisasi nelayan tersebut.
“Kalau tidak salah sekitar 22 rukun nelayan yang mengusung saya dan kemudian saya kembali ditetapkan sebagai Ketua HNSI Cilacap,” ujarnya.
Usai dilantik bersama jajaran pengurus, Sarjono menegaskan akan melanjutkan sekaligus mengoptimalkan program-program yang telah berjalan. Menurutnya, berbagai program yang dinilai masih kurang akan diperbaiki, sementara yang sudah berjalan baik akan diteruskan.
“Yang jelas, program yang sudah ada namun kurang bagus akan kita perbaiki, dan yang sudah bagus akan kita lanjutkan,” ucapnya.
Salah satu program yang menjadi perhatian adalah asuransi bagi nelayan, khususnya untuk kapal-kapal di bawah 6 gross ton (GT). Sarjono menilai program tersebut sangat penting untuk memberikan perlindungan bagi armada nelayan.
“Program asuransi untuk kapal-kapal di bawah 6 GT itu sangat menguntungkan sekali,” jelasnya.
Ia menambahkan, asuransi tersebut khusus untuk armada kapal, sementara perlindungan bagi nelayan sebagai pekerja telah difasilitasi melalui BPJS Ketenagakerjaan.
“Kalau untuk personel nelayan sudah ada asuransi BPJS Ketenagakerjaan. Untuk armada atau perahu fiber itu tanggung jawab PT Asprindo, sedangkan jika terjadi kecelakaan laut hingga korban jiwa, itu menjadi tanggung jawab BPJS, dengan catatan nelayan mengikuti program asuransi,” terangnya.
Sarjono memperkirakan jumlah nelayan di Cilacap yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan mencapai puluhan ribu orang. Ia pun mendorong agar setiap kapal yang akan melaut wajib mengikutsertakan para awaknya dalam program BPJS.
“Pemilik kapal harus membayar BPJS demi perlindungan ABK. Di Cilacap mungkin sudah puluhan ribu nelayan yang ikut BPJS Ketenagakerjaan,” katanya.
Sebagian dari kepesertaan BPJS tersebut, lanjut Sarjono, juga mendapat bantuan dari pemerintah daerah. Ia menyebut iuran yang harus dibayarkan nelayan secara mandiri terbilang terjangkau.
“Pemerintah daerah juga memberikan asuransi BPJS Ketenagakerjaan untuk nelayan. Selanjutnya mereka melanjutkan secara mandiri dengan iuran sekitar Rp16.800,” ujarnya.
Selain fokus pada perlindungan nelayan, Sarjono juga menyoroti pendataan keanggotaan HNSI. Saat ini, jumlah nelayan yang tercatat resmi sebagai anggota HNSI Cilacap lebih dari 11.000 orang, sementara jika digabung dengan yang belum terdaftar jumlahnya diperkirakan mencapai lebih dari 17.000 orang.
“Kami juga akan memfasilitasi pembuatan Kartu Tanda Anggota (KTA) HNSI bagi nelayan yang belum memiliki, dengan biaya semurah mungkin,” tuturnya.
Ia berharap dengan pendataan yang lebih akurat, HNSI Cilacap dapat lebih mudah menjalin kerja sama dengan pemerintah, BUMN, maupun pihak swasta untuk memberikan bantuan kepada nelayan, termasuk nelayan kecil.
“Kami akan berusaha agar pemerintah, perusahaan swasta, maupun BUMN bisa memberikan bantuan kepada nelayan, termasuk untuk biaya percetakan (KTA) agar lebih murah, bahkan kalau bisa digratiskan,” pungkas Sarjono.
