SEPUTARBANYUMAS.COM – Pemerintah Kabupaten Cilacap kembali menghadapi ujian berat dalam menjaga stabilitas keuangan daerah. Memasuki tahun anggaran 2026, kabar kurang menggembirakan datang dari pemerintah pusat. Dana Transfer ke Daerah (TKD) yang biasanya menjadi tulang punggung pembiayaan berbagai program strategis, tahun ini harus rela terpangkas hingga Rp393 miliar.
Pemangkasan ini bukan angka kecil. Dampaknya bisa merembet ke berbagai sektor, mulai dari pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, hingga kesejahteraan aparatur sipil negara (ASN). Bahkan, sejumlah pos belanja seperti tunjangan ASN dan program prioritas daerah disebut-sebut berpotensi mengalami penyesuaian.
Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman mengonfirmasi bahwa penurunan tersebut sudah dipastikan melalui keputusan Kementerian Keuangan. Menurutnya, langkah penyesuaian kini tengah disiapkan dengan mengirimkan surat resmi kepada DPRD untuk membahas perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUAPPAS).
“Dana transfer ke daerah memang sudah pasti, sudah ada dari pemerintah pusat, Kementerian Keuangan. Kita berkurang Rp393 miliar. Sehingga kita lagi membuat surat kepada DPRD berkait dengan perubahan, karena dulu waktu kita menyampaikan ke KUAPPAS berdasarkan pagu 2025. Ternyata dari pagu itu, kita berkurangnya Rp393 miliar,” ujarnya, Jumat (17/10/2025).
Syamsul menuturkan, pemangkasan anggaran ini akan berdampak pada sejumlah program dan kegiatan di lingkungan Pemkab Cilacap. Ia menegaskan bahwa langkah efisiensi menjadi pilihan yang tidak terelakkan, termasuk kemungkinan penyesuaian tunjangan ASN yang berbasis pada kinerja.
“Otomatis program akan berkurang, kegiatan berkurang, dan lain-lain banyak. Salah satunya kemungkinan kita akan mengurangi tunjangan ASN. Karena basisnya kinerja, kalau kegiatan berkurang ya tunjangan juga harus disesuaikan,” terangnya.
Meski demikian, Syamsul menegaskan bahwa tiga sektor utama yakni pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur tetap menjadi prioritas dan tidak akan dikurangi. Ia menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan pembangunan agar pelayanan publik tetap optimal meski fiskal daerah menurun.
“Saya berupaya agar anggaran untuk infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan tidak berkurang. Jadi kita akan ubah strategi, mungkin tetap defisit, tapi tiga prioritas utama itu harus aman,” tegasnya.
Untuk menutup kekurangan anggaran, Pemkab Cilacap juga tengah menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi aset milik pemerintah yang selama ini belum produktif.
“Saya sudah menugaskan Pak Asisten dan timnya untuk menawarkan aset-aset Pemda yang tidak produktif agar bisa dimanfaatkan menjadi peluang usaha,” ujarnya.
Selain itu, Bupati juga menggagas upaya efisiensi internal seperti penerapan Work From Home (WFH) bagi ASN satu hingga dua hari dalam sepekan. Langkah ini diharapkan dapat menekan biaya operasional seperti listrik dan kebutuhan rutin lainnya.
“Mungkin dalam satu minggu kita ada sehari atau dua hari WFH untuk mengurangi beban listrik dan belanja rutin yang berlebihan, sehingga bisa dialihkan untuk program prioritas,” katanya.
Syamsul menegaskan bahwa pemangkasan dana tidak boleh menjadi alasan menurunnya kinerja pemerintah daerah. Ia mengajak seluruh perangkat daerah untuk lebih kreatif dan efisien dalam mengelola sumber daya yang ada.
Dengan strategi efisiensi, inovasi PAD, dan fokus pada tiga sektor utama, Pemkab Cilacap berupaya menjaga stabilitas pembangunan daerah agar tetap berjalan di tengah keterbatasan fiskal.
