Tinjau Lokasi Tanah Bergerak di Tegal, Ahmad Luthfi Instruksikan Huntara Segera Disiapkan

Nestya Zahra
Gubernur minta Huntara korban bencana segera dipersiapkan. (dok. Pempmrov Jateng)

GUBERNUR Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan bahwa penanganan bencana tanah bergerak di Kabupaten Tegal tidak boleh berhenti pada fase tanggap darurat. Pemerintah provinsi memastikan proses penanganan berlanjut hingga pemulihan jangka panjang dan relokasi warga ke hunian sementara (huntara) yang aman dan layak.

Hal itu disampaikan Ahmad Luthfi saat memimpin rapat koordinasi darurat bersama pemerintah daerah dan instansi terkait di Posko Terpadu Kesehatan, Desa Padasari, Kabupaten Tegal, Rabu, (4/2/2026).

Gubernur Minta Huntara Jadi Prioritas Utama

Dalam arahannya, Ahmad Luthfi menginstruksikan agar hunian sementara (huntara) segera disiapkan bagi warga terdampak, sembari mempersiapkan pembangunan hunian tetap (huntap) secara terencana.

“Seluruh unsur harus siaga. Harus ada langkah antisipasi dan pencegahan agar tidak ada kejadian susulan yang tidak ter-cover,” tegas Ahmad Luthfi.

Baca juga  Polres Kebumen Gelar Cek Kesehatan Gratis Jemaat yang Ikut Misa Natal Pagi

Ia menekankan bahwa bantuan kemanusiaan tidak boleh bersifat sesaat.

“Kita tidak bisa hanya memberi bantuan lalu selesai. Semua yang membutuhkan huntara dan huntap harus dibackup,” ujarnya.

Kebutuhan Dasar Pengungsi Harus Terpenuhi

Gubernur juga menegaskan tanggung jawab pemerintah dalam memastikan seluruh kebutuhan dasar pengungsi benar-benar terpenuhi, mulai dari logistik hingga layanan sosial.

“Daerah mana yang terkena bencana harus terpenuhi kebutuhannya. Hari ini Tegal, semua harus cukup, mulai dapur, sekolah, dan kebutuhan lainnya,” kata Ahmad Luthfi.

Selain itu, ia meminta percepatan penanganan infrastruktur terdampak, khususnya jalan dan jembatan, melalui koordinasi intensif antara Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah kabupaten.

“Jalan dan jembatan itu prioritas. Kalau ada jembatan putus, dalam satu minggu harus clear, minimal tiga hari sudah tertangani,” katanya.

Ratusan Rumah Tak Bisa Dibangun, Relokasi Jadi Solusi

Dalam rapat tersebut, Ahmad Luthfi menyoroti dampak jangka panjang bencana tanah bergerak, mengingat sekitar 250 rumah dilaporkan rusak berat dan tidak memungkinkan dibangun kembali di lokasi semula.

Baca juga  4 BUMDes Cilacap Dominasi Top 10 Transaksi Pajak Kendaraan di Jawa Tengah

“Ini harus jadi prioritas. Dinas sosial provinsi dan kabupaten harus memikirkan masa depan masyarakatnya,” ujarnya.

Ia meminta pendataan warga yang akan direlokasi dilakukan secara detail dan berkelanjutan.

“Huntara harus mulai didata. Jangan ditinggal. Jangan sampai bencana selesai, tapi masyarakat malah keleleran,” katanya.

Menurutnya, hunian sementara harus dirancang sebagai tahapan menuju hunian tetap, bukan sekadar tempat pengungsian.

“Huntara itu diproyeksikan menjadi huntap. Fasilitas umum harus lengkap,” kata Ahmad Luthfi.

Lahan Huntap Harus Punya Kepastian Hukum

Terkait pembangunan hunian tetap, Gubernur menekankan pentingnya kepastian hukum lahan yang disiapkan pemerintah daerah.

“Pemda siapkan lokasi dengan dasar hukum yang jelas. Soal pembangunan, provinsi yang menangani. Tugas pemda segera memetakan lokasi yang cocok,” ujarnya.

Relokasi, lanjutnya, juga harus mempertimbangkan aspek sosial agar warga dapat beradaptasi dan hidup mandiri di lingkungan baru.

“Hadirnya negara adalah memberi kepastian bahwa masyarakat di huntap bisa eksis dan mandiri. Inilah makna hadirnya negara,” katanya.

804 Warga Mengungsi, Status Tanggap Darurat Ditetapkan

Sementara itu, Bupati Tegal Ischak Maulana Rohman mengatakan pergerakan tanah hingga Rabu sore masih bersifat dinamis dan berdampak pada ratusan rumah warga.

Baca juga  10 Korban Longsor Pandanarum Ditemukan, Termasuk Satu Bagian Tubuh

“Sekitar 250 rumah terdampak dan 804 jiwa harus mengungsi. Karena pergerakan tanah masih dinamis, kami memprioritaskan keselamatan warga,” ujarnya.

Pemerintah Kabupaten Tegal telah menetapkan status Tanggap Darurat Bencana selama 14 hari dan mengaktifkan Posko Komando. Penanganan difokuskan pada pemenuhan kebutuhan dasar, layanan kesehatan, serta operasional dapur umum dengan kapasitas sekitar 1.050 porsi setiap kali makan.

“Kami berterima kasih kepada Pak Gubernur. Pagi ditelpon, siang sudah hadir langsung ke lokasi dan memberikan bantuan Rp 300 juta,” kata Ischak.

Rapat koordinasi tersebut dihadiri unsur Forkopimda, TNI, Polri, Basarnas, BPBD, serta perangkat daerah terkait dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Tegal.

*Anda bisa melihat info lain di Instagram kami.