PEMERINTAH Provinsi Jawa Tengah menyambut positif hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait kinerja ketahanan pangan. Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, menegaskan seluruh rekomendasi BPK akan ditindaklanjuti secara menyeluruh dan terukur.
Pernyataan tersebut disampaikan usai menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kinerja Ketahanan Pangan Pemprov Jateng Tahun Anggaran 2023 hingga Semester I Tahun Anggaran 2025, di Auditorium BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah.
Tiga Catatan BPK Jadi Pekerjaan Rumah Pemprov
Dalam laporan tersebut, BPK memberikan tiga catatan utama kepada Pemprov Jawa Tengah. Ketiganya meliputi pengumpulan dan sinkronisasi data pangan, pelaksanaan program pangan berkelanjutan serta persoalan alih fungsi lahan, dan konservasi sumber daya air untuk mendukung sistem irigasi produksi padi.
Mewakili Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, Taj Yasin (Gus Yasin) menyebutkan jika persoalan data menjadi tantangan serius yang harus segera dibenahi. “Kalau bicara data, ini memang harus kita kerjakan dengan cepat. Data lahan harus disinkronisasi karena berpengaruh langsung terhadap target ketahanan pangan,” ujarnya.
Untuk itu, dia menegaskan, Pemprov Jateng telah meminta Dinas Pertanian untuk melakukan evaluasi menyeluruh, terutama terkait alih fungsi lahan dan kondisi riil lahan pertanian di Jawa Tengah.
Menurutnya, pemerintah daerah harus bekerja secara kolaboratif dan kooperatif agar keterbatasan lahan tidak menggerus kontribusi Jawa Tengah sebagai salah satu penopang utama ketahanan pangan nasional.
Hidupkan Kembali Sawah Tak Produktif dan Perkuat Irigasi untuk Ketahanan Pangan
Sebagai langkah konkret, Pemprov Jateng mulai mengupayakan pengaktifan kembali lahan persawahan yang selama ini tidak produktif karena keterbatasan irigasi dan hanya mengandalkan tadah hujan.
Koordinasi pun dilakukan dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) agar aliran irigasi dapat difungsikan kembali demi tercapainya sistem ketahanan pangan seperti yang direkomendasikan.
“Kita kembalikan fungsinya supaya lahan-lahan itu kembali menghasilkan dan mendukung ketahanan pangan,” kata Gus Yasin.
Upaya serupa juga dilakukan di Kabupaten dan Kota Pekalongan, di mana lahan pertanian yang sebelumnya terdampak rob dan kini mulai mengering, kembali digarap untuk kegiatan pertanian.
Tak hanya memperluas lahan produktif, Pemprov Jateng juga mendorong peningkatan hasil panen. Produktivitas padi yang sebelumnya berkisar 5 hingga 9 ton per hektare ditargetkan meningkat hingga lebih dari 10 ton per hektare.
“Ke depan ingin kita dorong hasil panen bisa lebih dari 10 ton per hektare,” katanya.
BPK Nilai Capaian Baik, Namun Data Perlu Dibenahi
Sementara itu, Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, Ahmad Luthfi H. Rahmatullah, menjelaskan bahwa pemeriksaan difokuskan pada kinerja program-program Pemprov Jateng dalam mendukung ketahanan pangan.
“Secara umum Pemprov Jawa Tengah sudah melakukan banyak hal yang mendukung ketahanan pangan. Namun masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki,” ujarnya.
Ia menyoroti persoalan ketidaksesuaian data, terutama terkait peruntukan lahan antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.
“Contoh sederhana, dari Brebes sampai Semarang sudah ada jalan tol, tetapi dalam data peruntukan lahan belum seluruhnya diperbarui,” ujarnya.
Pemprov Diberi Waktu 60 Hari Tindak Lanjuti Rekomendasi
Sesuai ketentuan perundang-undangan, BPK memberikan waktu 60 hari kepada Pemprov Jawa Tengah untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang diberikan. Setelah itu, BPK akan melakukan evaluasi lanjutan terhadap perbaikan yang telah dilakukan.
Langkah tersebut diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan Jawa Tengah secara berkelanjutan dan berbasis data yang akurat.
*Anda bisa lihat info lain di Instagram kami.
