PEMERINTAH Provinsi Jawa Tengah mempercepat perbaikan dan pemantapan infrastruktur jalan menjelang arus mudik lebaran Idulfitri 2026. Langkah ini menjadi prioritas untuk menjamin keselamatan dan kenyamanan pemudik, sekaligus menjaga kelancaran distribusi barang, mobilitas tenaga kerja, dan iklim investasi di Jawa Tengah.
- Infrastruktur Jalan Jadi Fokus Utama Jelang Mudik Lebaran
- Jalan Provinsi 97 Persen Mantap, Tantangan Curah Hujan Tinggi
- Keluhan Warga Jadi Perhatian Serius Pemerintah
- Jalan Harus Bebas Keluhan Publik Saat Arus Mudik
- Infrastruktur Jalan Dukung Ekonomi dan Investasi
- Jalan Desa Jadi Kewenangan Pemkab dan Pemkot
Hal tersebut disampaikan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi usai menghadiri kegiatan Outlook Ekonomi Solo Raya 2026 di The Sunan Hotel, Surakarta, Rabu (4/2/2026).
Infrastruktur Jalan Jadi Fokus Utama Jelang Mudik Lebaran
Ahmad Luthfi menegaskan, menjelang Mudik Lebaran pemerintah daerah fokus pada pemantapan infrastruktur jalan sesuai kemampuan APBD kabupaten/kota masing-masing.
“Menjelang arus mudik Lebaran, kita fokus pada infrastruktur. Dengan kemampuan APBD masing-masing kabupaten/kota, prioritas kita adalah memantapkan jalan,” ujar Luthfi.
Menurutnya, konektivitas jalan yang baik menjadi prasyarat utama bagi kelancaran arus mudik, distribusi logistik, serta aktivitas ekonomi masyarakat yang meningkat menjelang hari raya.
Jalan Provinsi 97 Persen Mantap, Tantangan Curah Hujan Tinggi
Berdasarkan data Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, saat ini kondisi jalan provinsi hampir 97 persen dalam keadaan mantap, sementara jalan kabupaten dan kota mencapai sekitar 87 persen.
Namun demikian, Gubernur mengakui masih ada tantangan serius, terutama curah hujan tinggi yang mempercepat kerusakan jalan.
“Tantangan kita adalah curah hujan tinggi,” katanya.
Keluhan Warga Jadi Perhatian Serius Pemerintah
Persoalan kerusakan jalan juga tercermin dari keluhan masyarakat di sejumlah daerah. Di Kabupaten Sragen, misalnya, seorang kepala desa sempat melakukan aksi simbolik mandi lumpur setelah terpeleset di jalan rusak.
Menanggapi hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Sragen langsung melakukan perbaikan pada ruas jalan utama Mlale–Ngepringan.
Jalan Harus Bebas Keluhan Publik Saat Arus Mudik
Ahmad Luthfi menegaskan, pemerintah provinsi bersama kabupaten dan kota akan melakukan evaluasi menyeluruh kondisi jalan menjelang Idulfitri dan puncak arus mudik lebaran. Evaluasi ini dilakukan mengacu pada roadmap pembangunan infrastruktur 2025.
“Menjelang Idulfitri dan arus mudik, kita akan lakukan evaluasi. Sesuai roadmap 2025, infrastruktur harus mantap. Jalan provinsi dan jalan kabupaten harus clear dari public complain,” katanya.
Infrastruktur Jalan Dukung Ekonomi dan Investasi
Menurut Luthfi, kepastian kondisi jalan juga berperan penting dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif. Infrastruktur yang andal dibutuhkan untuk mendukung kawasan industri, pariwisata, dan pusat-pusat ekonomi baru, termasuk pengembangan Solo Raya sebagai kawasan aglomerasi ekonomi.
Jalan Desa Jadi Kewenangan Pemkab dan Pemkot
Sementara itu, untuk jalan desa dan jalan lingkungan, Gubernur menegaskan kewenangan perbaikan berada di tangan pemerintah kabupaten dan kota. Meski demikian, koordinasi lintas daerah tetap dilakukan agar persoalan infrastruktur dasar tidak menghambat pertumbuhan ekonomi.
“Untuk jalan desa dan lainnya, itu menjadi kewenangan dan prioritas masing-masing bupati dan wali kota,” katanya.
*Anda bisa melihat info lain di Instagram kami.
