PEMERINTAH Provinsi Jawa Tengah bersama Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Jateng kembali menggelontorkan bantuan modal produktif untuk menggerakkan ekonomi umat. Sebanyak 1.750 mustahik di Kota Salatiga menerima suntikan modal usaha tahap II tahun 2025 dengan total nilai Rp5,25 miliar.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan, bantuan modal usaha tersebut harus menjadi stimulus agar pelaku usaha mikro bisa berkembang dan “naik kelas”, bukan sekadar untuk kebutuhan konsumtif.
Penyaluran dilakukan secara simbolis di Salatiga. Setiap penerima memperoleh Rp3 juta sebagai tambahan modal usaha. Selain dari Salatiga, bantuan modal juga diberikan kepada perwakilan mustahik dari Kota Semarang, Kabupaten Semarang, dan Kabupaten Boyolali.
Dengan Bantuan Modal Usaha, Ubah Dari Mustahik Menuju Muzaki
Ketua Baznas Jateng, Ahmad Darodji, menyebut bantuan modal usaha ini dirancang sebagai pengungkit agar usaha mikro semakin mandiri. Para penerima juga akan mendapatkan pendampingan agar usaha berkembang berkelanjutan.
“Bantuan ini untuk diputar sebagai modal, bukan dikonsumsi. Harapannya, dari mustahik bisa naik menjadi muzaki,” ujarnya.
Pada 2026, Baznas Jateng menargetkan penyaluran modal usaha kepada 3.500 mustahik. Selain itu, tersedia tambahan 1.500 paket bantuan dari Baznas RI untuk mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat.
RTLH, Beasiswa hingga Pelatihan Kerja
Tak hanya sektor ekonomi, Baznas Jateng juga mengalokasikan program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sebanyak 750 unit pada 2026 dengan total anggaran Rp15 miliar, bekerja sama dengan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah.
Secara kumulatif, bantuan RTLH yang telah disalurkan mencapai 2.874 unit dengan nilai sekitar Rp47,015 miliar.
Di bidang pendidikan, Baznas Jateng telah memberikan beasiswa kepada 4.434 mahasiswa di 15 perguruan tinggi senilai Rp15,88 miliar. Sementara beasiswa bagi 96.042 siswa SMA/SMK/SLB melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ) mencapai Rp31,6 miliar.
Selain itu, program pemberdayaan ekonomi diperkuat melalui 21 jenis pelatihan kerja yang telah diikuti 13.816 peserta.
Intervensi Terpadu Tekan Angka Kemiskinan
Ahmad Luthfi menegaskan, penanganan kemiskinan tidak bisa dilakukan secara parsial. Pemerintah harus memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi, mulai dari sandang, pangan, papan, hingga akses pendidikan dan kesehatan.
“Modal ini harus diputar. Dari mikro jadi kecil, dari kecil jadi menengah. Jangan stagnan,” tegasnya.
Di Jawa Tengah terdapat sekitar 4,2 juta pelaku usaha mikro yang perlu terus didorong agar produktif dan mampu menyerap tenaga kerja.
Berkat kolaborasi antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan Baznas, angka kemiskinan di Jawa Tengah disebut turun dari 9,48 persen menjadi 9,39 persen. Pertumbuhan ekonomi triwulan IV 2025 juga tercatat 5,37 persen, melampaui rata-rata nasional.
“Kita keroyok kemiskinan dari desa sampai provinsi. Tidak boleh ada yang terus berada di kategori miskin atau miskin ekstrem,” katanya.
Harapan Pelaku Usaha Kecil
Salah satu penerima bantuan, Kholidah, pedagang bubur, mengaku bersyukur atas tambahan modal tersebut. Ia berharap usahanya semakin berkembang dan suatu saat dapat memberi manfaat bagi orang lain.
“Alhamdulillah, bantuan ini sangat berarti untuk tambahan modal. Semoga usaha saya makin maju,” ujarnya.
Melalui penguatan ekonomi berbasis zakat produktif ini, Pemprov Jawa Tengah berharap semakin banyak pelaku usaha mikro yang mandiri, berdaya saing, dan berkontribusi pada penurunan angka kemiskinan secara berkelanjutan.
Follow akun sosial media kami untuk update berita terbaru!
