PELAKSANAAN Sensus Ekonomi 2026 di Jawa Tengah resmi dimulai pada Senin (15/6/2026). Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, menjadi responden pertama yang menjalani pendataan langsung oleh petugas Badan Pusat Statistik (BPS) melalui metode door to door.
Pendataan dilakukan di rumah dinas Wakil Gubernur di Jalan Rinjani, Kota Semarang. Kehadiran petugas sensus tersebut menandai dimulainya kegiatan pengumpulan data lapangan yang akan berlangsung hingga 31 Agustus 2026 di seluruh wilayah Jawa Tengah.
Dalam proses wawancara, dua petugas BPS melakukan pendataan menggunakan metode Computer Assisted Personal Interviewing (CAPI) berbasis perangkat digital. Sebelum memulai wawancara, petugas terlebih dahulu menunjukkan identitas resmi, surat tugas, serta mengenakan atribut khusus Sensus Ekonomi 2026 sebagai bentuk verifikasi kepada responden.
Usai mengikuti pendataan, Taj Yasin mengajak masyarakat untuk mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dengan menerima kedatangan petugas dan memberikan informasi yang benar sesuai kondisi yang sebenarnya.
Menurutnya, data yang terkumpul dari sensus akan menjadi dasar penting bagi pemerintah dalam menyusun berbagai kebijakan dan program ekonomi yang lebih tepat sasaran.
“Melalui sensus ini, pemerintah akan memiliki data yang lebih akurat untuk menyusun berbagai program ekonomi bagi masyarakat, khususnya di Jawa Tengah. Saya mengajak seluruh warga untuk menerima petugas sensus dan tidak perlu khawatir karena kerahasiaan data dijamin,” ujarnya.
BPS Jateng Kerahkan 36.891 Petugas hingga Akhir Agustus 2026
Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, Ali Said, menjelaskan bahwa 15 Juni 2026 merupakan hari pertama pelaksanaan pendataan lapangan secara door to door.
Ia mengatakan, setiap tim sensus terdiri atas dua orang, yaitu petugas pencacah dan petugas pengawas. Keduanya bertugas memastikan proses pengumpulan data berjalan sesuai prosedur dan standar yang telah ditetapkan.
Dalam pelaksanaannya, petugas akan mengumpulkan berbagai informasi terkait kondisi sosial dan ekonomi rumah tangga. Data yang dihimpun meliputi sumber penghasilan keluarga, jenis pekerjaan, kondisi tempat tinggal, hingga aktivitas usaha yang dijalankan anggota keluarga.
Ali Said menegaskan bahwa aktivitas ekonomi digital juga menjadi bagian penting dalam pendataan tahun ini.
“Jika ada anggota keluarga yang menjalankan bisnis online, menjadi kreator konten, YouTuber, influencer, atau melakukan aktivitas ekonomi digital lainnya, semuanya akan dicatat dalam sensus,” katanya.
Selain mendata rumah tangga, BPS juga akan melakukan pencacahan terhadap unit usaha yang lokasinya berbeda dengan tempat tinggal pemilik usaha.
Untuk mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026, BPS Jawa Tengah menerjunkan sebanyak 36.891 petugas lapangan yang akan bertugas selama periode pendataan, mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026.
Wagub Jadi Contoh, BPS Harap Masyarakat Tidak Ragu Terima Petugas Sensus
Ali Said berharap keterlibatan Wakil Gubernur sebagai responden pertama dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.
Menurutnya, partisipasi tokoh publik di awal pelaksanaan sensus dapat menjadi contoh bagi masyarakat agar tidak ragu menerima kedatangan petugas dan memberikan data yang valid.
“Kami berharap ini menjadi role model sehingga masyarakat tidak ragu menerima petugas dan bersedia memberikan data sesuai kondisi yang sebenarnya,” ujarnya.
Masyarakat Diminta Berikan Data pada Petugas Sensus Ekonomi
Sementara itu, dua petugas sensus ekonomi yang melakukan wawancara terhadap Wakil Gubernur, Anggita dan Hapsari, mengaku sempat merasakan ketegangan saat menjalankan tugas pada hari pertama.
Meski demikian, keduanya berharap pelaksanaan sensus dapat berjalan lancar dan mendapat dukungan penuh dari masyarakat.
“Kami berharap masyarakat semakin percaya kepada petugas lapangan dan bersedia memberikan informasi yang akurat sesuai fakta,” kata Anggita.
Sensus Ekonomi 2026 merupakan agenda nasional yang bertujuan memotret kondisi sosial ekonomi masyarakat serta perkembangan berbagai sektor usaha, termasuk ekonomi digital. Data yang dihasilkan nantinya akan menjadi landasan pemerintah dalam merumuskan kebijakan pembangunan dan strategi penguatan ekonomi di masa mendatang.
*Anda bisa lihat info lain di Instagram kami.
