Isu serius kesehatan masyarakat di Kabupaten Banyumas terungkap dalam sebuah sarasehan. Hingga November 2025, tercatat adanya 13 kematian ibu dan 194 kematian bayi, dengan prevalensi stunting yang masih berada di angka sekitar 14%.
Data tersebut menjadi sorotan utama dalam acara yang membahas strategi penanganan Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB), stunting, serta upaya penguatan kelembagaan Posyandu.
Tantangan Stunting dan Keluarga Perokok
Dalam presentasinya, dr. Dany dari Dinas Kesehatan menekankan pentingnya keterlibatan berbagai pihak untuk mengawal isu kesehatan, terutama pencegahan stunting. Upaya pencegahan ditekankan pada memastikan kehamilan terjadi dalam kondisi yang optimal, guna menekan risiko stunting sejak dini.
Meski demikian, dr. Dany menyebut satu wilayah masih memiliki PR besar, yakni di Kecamatan Purwojati.
“Kecamatan Purwojati masih mencatat insiden stunting tertinggi di wilayah Banyumas,” katanya, Kamis (11/12/2025).
Meski tantangan masih ada, Kabupaten Banyumas patut diapresiasi karena mencatat hasil positif, dengan kasus baru stunting lebih rendah dari target 2,5%, serta meraih penghargaan kinerja baik dalam penanganan stunting di Jawa Tengah.
Lebih lanjut, dr. Dany menggarisbawahi faktor risiko terbesar stunting yang bersumber dari rumah tangga.
“Faktor risiko terbesar stunting adalah dari keluarga perokok. Kebiasaan merokok di dalam rumah tidak hanya mengalihkan anggaran gizi, tetapi juga meningkatkan risiko kesehatan anak akibat paparan perokok pasif,” jelas dr. Dany.
Kendala Posyandu dan Dukungan Kader
dr. Dany juga menyoroti bahwa cakupan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) per November 2025 masih berada di bawah rata-rata nasional. “Tantangan yang dihadapi termasuk keterbatasan anggaran, sasaran yang belum terjangkau, dan perbedaan faktor input,” ujarnya.
Meskipun Posyandu kini telah memperluas layanan hingga mencakup seluruh siklus hidup (termasuk lansia), beberapa kendala di lapangan masih harus diatasi:
SDM dan Kaderisasi: Masih 60% atau 10.213 kader belum mendapat pelatihan.
Waktu Pelaksanaan: Keterbatasan waktu kader di usia produktif membuat Posyandu kadang diadakan di luar jam kerja biasa.
Sarana dan Prasarana: Ketersediaan alat ukur antropometri masih perlu ditingkatkan.
Insentif: Alokasi insentif belum merata di seluruh desa, padahal regulasi telah mengatur pemberian insentif sebagai dukungan bagi beban kerja kader.
dr. Dany berharap, perhatian pemerintah daerah dapat ditingkatkan, khususnya dalam hal insentif, demi menjaga motivasi kader.
Komitmen Bupati: Kolaborasi Lintas Sektor
Menanggapi hal ini, Bupati Sadewo menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyumas dalam percepatan penurunan AKI, AKB, dan stunting.
“Upaya ini merupakan tugas kemanusiaan yang harus dilakukan secara bersama-sama oleh lintas sektor, profesi, dan komunitas. Tidak bisa hanya dibebankan kepada Dinas Kesehatan atau pemerintah daerah,” kata Bupati.
Bupati Sadewo menekankan bahwa penguatan layanan primer melalui Posyandu adalah kunci utama pelayanan kesehatan keluarga. Selain itu, peran klinik untuk wanita dan pasangan usia subur sangat vital dalam membentuk generasi sehat sejak perencanaan kehamilan.
Untuk memperkuat pencegahan dini, Sadewo menyoroti pentingnya program Skrining Layak Hamil guna menurunkan AKI dan AKB. Intervensi stunting pun diperluas, kini menyasar tidak hanya murid sekolah, tetapi juga balita dan ibu hamil. Konsep Makan Bergizi Gratis dari pemerintah pusat juga diperluas manfaatnya di Banyumas.
Mengakhiri pertemuan, Bupati Sadewo mengajak semua pihak untuk memperkuat kolaborasi. “Harapannya, kita bisa bekerja lebih dekat, lebih kompak, dan lebih cepat untuk menghadirkan layanan kesehatan yang mudah dijangkau, berkualitas, dan membawa dampak nyata bagi masyarakat Banyumas,” tutupnya.
Follow akun sosial media kami untuk update berita terbaru!
