GUBERNUR Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan kepada seluruh kepala daerah di wilayahnya dilarang libur dan untuk tetap siaga, serta tidak diperkenankan meninggalkan daerah selama periode libur Lebaran 2026.
Kebijakan tersebut diambil untuk memastikan pelayanan publik tetap berjalan serta pengamanan arus mudik dapat berlangsung optimal.
Penegasan tersebut disampaikan Ahmad Luthfi saat memimpin rapat koordinasi lintas sektoral bersama para bupati dan wali kota serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) se-Jawa Tengah di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang, Senin (9/3/2026).
Menurutnya, selama masa mudik dan arus balik Lebaran, kepala daerah dilarang libur dan harus berada di wilayah masing-masing guna memantau kondisi daerah, serta memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan dengan baik.
“Saya ingatkan mulai H-7 hingga H+7 Lebaran, seluruh kepala daerah harus tetap berada di wilayahnya masing-masing sesuai arahan pemerintah pusat,” kata Ahmad Luthfi.
Bupati Dilarang Libur Mengacu Surat Edaran Menteri Dalam Negeri
Ahmad Luthfi menjelaskan, kebijakan kepala daerah dilarang libur ini sejalan dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 000.2.3/1171/SJ tertanggal 8 Maret 2026 yang mengatur penundaan perjalanan ke luar negeri bagi kepala daerah selama masa libur Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah.
Ia meminta seluruh bupati dan wali kota di Jawa Tengah mematuhi aturan tersebut. Pasalnya, selama periode Lebaran pemerintah daerah memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan stabilitas wilayah tetap terjaga, sehingga kebijakan kepala daerah dilarang libur ini menjadi bagian tanggungjawab.
Mulai dari pengamanan masyarakat, pengendalian arus mudik, hingga memastikan pelayanan publik tetap berjalan tanpa hambatan.
Jawa Tengah Diprediksi Diserbu 17,3 Juta Pemudik
Dalam kesempatan itu, Ahmad Luthfi juga mengungkapkan bahwa Jawa Tengah diperkirakan menjadi salah satu tujuan utama para pemudik pada Lebaran tahun ini.
Berdasarkan proyeksi pemerintah, jumlah pemudik yang masuk ke wilayah Jawa Tengah diprediksi mencapai sekitar 17,3 juta orang.
“Diperkirakan tahun ini ada sekitar 17,3 juta pemudik yang akan masuk ke Jawa Tengah,” ujarnya.
Lonjakan mobilitas masyarakat tersebut membuat pemerintah daerah perlu meningkatkan kesiapan di berbagai sektor.
Pemerintah Siapkan Posko Mudik dan Pengawasan Lalu Lintas
Dalam rapat koordinasi tersebut, berbagai kesiapan menghadapi arus mudik dan arus balik Lebaran juga dibahas secara menyeluruh.
Sejumlah langkah yang disiapkan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah antara lain:
- Pembentukan posko terpadu di sejumlah titik strategis
- Patroli mobile di daerah rawan kemacetan
- Pemasangan rambu lalu lintas portabel
- Penambahan 10 titik kamera pengawas (CCTV)
Selain itu, pemerintah juga menggelar program mudik dan balik gratis bagi masyarakat.
Infrastruktur dan Keselamatan Jalan Diprioritaskan
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga mempercepat berbagai perbaikan infrastruktur guna mendukung kelancaran arus mudik.
Beberapa langkah yang dilakukan meliputi:
- Ramp check kendaraan angkutan umum di 23 terminal tipe B
- Penyiapan jalur alternatif bagi pemudik
- Perbaikan jalan berlubang
- Penambahan rambu serta penerangan jalan
“Perbaikan jalan berlubang serta pemasangan rambu dan penerangan jalan terus kita percepat agar perjalanan para pemudik bisa lebih aman dan nyaman,” kata Ahmad Luthfi.
Pemerintah berharap berbagai langkah tersebut dapat memastikan arus mudik dan arus balik Lebaran 2026 di Jawa Tengah berjalan lancar serta memberikan rasa aman bagi masyarakat.
*Anda bisa lihat info lain di Instagram kami.
