GUBERNUR Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menyampaikan keprihatinannya terkait OTT KPK (operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi) di Kabupaten Cilacap.
Kasus OTT KPK di Cilacap tersebut menyeret dua orang sebagai tersangka dan kembali menambah daftar pejabat daerah di Jawa Tengah yang tersandung perkara korupsi.
Luthfi menegaskan bahwa persoalan integritas sebenarnya sudah berkali-kali ia ingatkan kepada para kepala daerah, wakil kepala daerah, hingga aparatur sipil negara (ASN) di wilayahnya.
“Saya sudah berulang kali mengingatkan soal integritas. Hal ini selalu saya tekankan kepada para kepala daerah,” kata Luthfi.
Pemprov Jateng Aktif Gandeng KPK Cegah Korupsi
Menurut Luthfi, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah selama ini terus memperkuat langkah pencegahan korupsi dengan bekerja sama dengan KPK. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui program Koordinasi Supervisi dan Pencegahan (Korsupgah).
Melalui program tersebut, KPK secara rutin memberikan pembinaan dan pengawasan kepada kepala daerah serta anggota DPRD agar menjalankan tata kelola pemerintahan secara transparan dan akuntabel.
Ia juga mengingatkan bahwa pada peringatan Hari Antikorupsi Sedunia sebelumnya, para pejabat daerah telah diperingatkan secara tegas untuk menghindari penyimpangan anggaran maupun pelanggaran hukum.
“Integritas itu tidak hanya diucapkan, tetapi harus diwujudkan dalam tindakan. Artinya tidak melanggar hukum dan tidak menyalahgunakan kewenangan,” tegasnya.
OTT KPK di Cilacap Jadi Pengingat Penting Bagi Pejabat Publik
Luthfi berharap kasus OTT KPK yang terjadi di Cilacap dapat menjadi pelajaran penting bagi seluruh pejabat publik, khususnya para bupati, wali kota, wakil kepala daerah, serta ASN.
Menurutnya, penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang bersih (clean governance) dan pemerintahan yang baik (good governance) harus menjadi fondasi utama dalam menjalankan birokrasi.
Ia menekankan bahwa pejabat publik memiliki tanggung jawab besar terhadap kepercayaan masyarakat, sehingga integritas harus dijaga dalam setiap pengambilan keputusan dan penggunaan anggaran.
Pelayanan Publik di Cilacap Diminta Tetap Berjalan Normal
Meski kepala daerah di Cilacap tengah tersandung kasus hukum akibat OTT KPK, Gubernur Luthfi memastikan roda pemerintahan tetap berjalan seperti biasa.
Ia telah menginstruksikan jajaran pemerintah daerah agar pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu oleh proses hukum yang sedang berlangsung.
Terlebih saat ini pemerintah daerah sedang mempersiapkan berbagai layanan menjelang arus mudik dan arus balik pada perayaan Idulfitri 2026.
“Saya minta pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan. Jangan sampai masyarakat dirugikan karena persoalan hukum yang sedang berlangsung,” ujarnya.
*Anda bisa lihat info lain di Instagram kami.
