PEMERINTAH Provinsi Jawa Tengah mendorong Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) menjadi motor utama pendapatan asli daerah (PAD) atau jadi mesin PAD sekaligus akselerator pertumbuhan ekonomi. Dengan tren kinerja yang terus membaik, kontribusi dividen dari BUMD ditargetkan meningkat secara konsisten dalam lima tahun ke depan.
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menegaskan bahwa BUMD harus dikelola secara profesional dengan orientasi pada keuntungan atau menjadi mesin PAD dan dampak nyata bagi pembangunan.
“Prinsipnya BUMD harus untung. Ora untung, ora usah dadi BUMD,” tegasnya saat menerima kunjungan kerja Komisi II DPR RI di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang, Rabu (1/4/2026).
Jadikan Mesin PAD, Target Dividen BUMD Tumbuh Dua Digit hingga 2030
Berdasarkan hasil Rapat Koordinasi RPJMD, Pemprov Jateng menargetkan setoran dividen BUMD periode 2026–2030 tumbuh rata-rata 10,58 persen per tahun dan menjadi mesin PAD.
Target ini sejalan dengan peningkatan kinerja BUMD sebagai mesin PAD yang tercermin dari capaian tahun 2025. Tercatat, terdapat 122 BUMD milik kabupaten/kota dengan total aset mencapai Rp15,445 triliun, menghasilkan laba bersih Rp587,684 miliar dan Return on Asset (ROA) sebesar 3,80 persen.
Sementara itu, BUMD milik Pemprov Jawa Tengah berjumlah 41 entitas dengan total aset Rp118,038 triliun. Laba bersih mencapai Rp1,775 triliun dengan ROA 1,50 persen. Adapun dividen yang disetorkan mencapai Rp732,388 miliar dengan Return on Investment (ROI) sebesar 18,31 persen.
Bank Jateng Jadi Tulang Punggung Fiskal Daerah
Dalam sektor keuangan, Bank Jateng menjadi salah satu pilar utama penguatan fiskal daerah. Selain melayani transaksi pemerintah daerah, bank ini juga didorong memperluas pembiayaan ke sektor produktif.
Fokus pembiayaan mencakup pelaku UMKM, ketahanan pangan, sektor perumahan, hingga pengembangan layanan keuangan berbasis digital.
Di sisi lain, kinerja BPR BKK (Perseroda) juga menunjukkan peran signifikan dalam mendukung ekonomi kerakyatan. Hingga 2025, penyaluran kredit mencapai Rp10,823 triliun, dengan 71 persen di antaranya merupakan kredit produktif. Penjaminan produktif tercatat Rp1,630 triliun yang mayoritas disalurkan ke sektor UMKM.
DPR RI Nilai BUMD Jateng Berpotensi Jadi Percontohan Nasional
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima, menilai BUMD di Jawa Tengah memiliki peluang besar menjadi model nasional, terutama dalam pengelolaan perbankan daerah.
Menurutnya, keberhasilan BUMD tidak hanya diukur dari laba dan dividen, tetapi juga dari dampaknya terhadap pembangunan dan pemerataan ekonomi.
“Ukuran keberhasilan tidak cukup dari laba dan dividen, tetapi juga dari dampaknya terhadap pembangunan dan pemerataan ekonomi,” ujarnya.
Senada, anggota Komisi II DPR RI, Edy Oloan Pasaribu, menyebut Jawa Tengah berpotensi menjadi pilot project nasional dalam tata kelola BUMD yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.
BUMD Diharapkan Dorong Penurunan Kemiskinan
Selain meningkatkan PAD, BUMD juga diharapkan berkontribusi dalam menekan angka kemiskinan di daerah. Pemerintah daerah diminta mengedepankan inovasi dan semangat kewirausahaan dalam mengelola aset daerah.
Melalui penguatan tata kelola dan peran strategis BUMD, diharapkan pertumbuhan ekonomi daerah semakin inklusif dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
Follow akun sosial media kami untuk update berita terbaru!
