PEMERINTAH Kabupaten Banjarnegara menegaskan pentingnya evaluasi kinerja demi percepatan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026, sehingga realisasi ini dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Bupati Amalia Desiana dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Operasional Kegiatan (POK) Triwulan I Tahun 2026 yang digelar di Aula Lantai 3 Setda Banjarnegara, Kamis (9/4/2026).
Rakor yang berlangsung secara luring dan daring ini diikuti oleh Wakil Bupati Wakhid Jumali, jajaran kepala OPD, camat, hingga kepala puskesmas dan SMP negeri.
Bupati Tekankan Kinerja Tepat Waktu, Mutu, dan Sasaran
Dalam arahannya, Amalia menegaskan bahwa seluruh perangkat daerah harus mampu menjalankan program pembangunan secara efektif.
“Setiap kegiatan harus dilaksanakan tepat waktu, tepat mutu, dan tepat sasaran,” katanya.
Ia juga mendorong optimalisasi belanja daerah agar mampu menciptakan efek berganda (multiplier effect) bagi perekonomian daerah, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Selain itu, OPD diminta untuk menggenjot pencapaian target pendapatan, baik dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun pendapatan transfer.
Evaluasi Kinerja dalam Rakor, Kualitas Infrastruktur Jadi Sorotan
Bupati juga menaruh perhatian khusus pada kualitas pembangunan, terutama proyek infrastruktur seperti jalan dan gedung. Hal ini juga tidak lepas dari evaluasi kinerja melalui rapat koordinasi tersebut.
Menurutnya, keterbatasan anggaran tidak boleh menjadi alasan untuk menurunkan kualitas pekerjaan. “Tolok ukur keberhasilan pembangunan adalah kepuasan masyarakat terhadap hasilnya,” ujarnya.
Wakil Bupati Dorong Transparansi dan Publikasi Digital
Senada dengan Bupati, Wakil Bupati Wakhid Jumali menekankan pentingnya transparansi dalam pelaksanaan program pembangunan. Evaluasi kinerja akan terus dilakukan demi pencapaian visi misi pembangunan menuju Banjarnegara Maju Sejahtera.
Untuk itu, dirinya mendorong setiap OPD untuk lebih aktif memanfaatkan media sosial sebagai sarana publikasi.
“Ke depan, setiap OPD sebaiknya memiliki media sosial agar program prioritas yang berdampak langsung dapat diketahui masyarakat secara luas,” katanya.
Realisasi APBD Triwulan I Masih di Bawah Target
Sementara itu, Penjabat Sekretaris Daerah Tursiman melalui Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda, Riatmojo Ponco Nugroho, memaparkan capaian realisasi APBD hingga Triwulan I 2026.
Ia menjelaskan bahwa total belanja APBD Tahun 2026, sesuai Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2025, sebesar Rp2,28 triliun dan mengalami pergeseran menjadi Rp2,29 triliun.
Namun, realisasi keuangan hingga Triwulan I baru mencapai 14,48 persen dari target 19,20 persen, sehingga terjadi deviasi minus sebesar 4,72 persen.
“Capaian ini belum sesuai target. Tentu saja ini menjadi evaluasi kinerja bagi semua pihak, kami minta seluruh OPD segera mempercepat realisasi fisik dan keuangan, termasuk pengendalian kontrak kegiatan,” katanya.
Pemkab Siapkan Langkah Percepatan Pembangunan
Melalui rakor ini, Pemerintah Kabupaten Banjarnegara berharap dapat merumuskan langkah konkret untuk mendorong percepatan pembangunan.
Selain itu, optimalisasi serapan anggaran diharapkan mampu memastikan setiap rupiah dari APBD benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.
*Ikuti media sosial kami.
