PEMERINTAH pusat bersama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mempercepat penanganan rumah tidak layak huni (RTLH) melalui program bedah rumah Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) tahun 2026. Sebanyak 30 ribu unit RTLH di Jawa Tengah ditargetkan direnovasi menggunakan anggaran APBN.
Jumlah tersebut meningkat drastis dibanding realisasi tahun 2025 yang hanya mencapai 7.532 unit.
Peluncuran BSPS Jawa Tengah 2026 dilakukan di Kabupaten Brebes oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait bersama Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi.
Program bedah rumah tersebut menjadi bagian dari percepatan target nasional pembangunan dan renovasi tiga juta rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.
Pemerintah Sebut Program Tiga Juta Rumah Mulai Terlihat
Maruarar Sirait mengatakan lonjakan target BSPS di Jawa Tengah menunjukkan percepatan nyata program perumahan rakyat yang tengah dijalankan pemerintah.
“Tahun lalu di Jawa Tengah ada 7.532 unit, tahun ini minimal 30 ribu unit. Kenaikannya sangat signifikan dan ini menunjukkan program tiga juta rumah berjalan dengan lompatan besar,” ujar Maruarar.
Ia menjelaskan, pemerintah pusat juga memperluas cakupan program BSPS secara nasional. Jika sebelumnya masih ada ratusan daerah yang belum mendapat alokasi bantuan, tahun 2026 seluruh kabupaten dan kota di Indonesia dipastikan menerima program tersebut.
Selain BSPS, pemerintah juga memperkuat akses pembiayaan melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan. Program ini memberikan pinjaman berbunga rendah bagi masyarakat untuk renovasi rumah maupun pengembangan usaha.
“Bunganya hanya 0,5 persen per bulan dan pinjaman di bawah Rp100 juta tidak perlu jaminan. Ini langkah nyata agar masyarakat tidak terjebak rentenir,” katanya.
Maruarar juga meminta pelaksanaan bedah rumah mampu menggerakkan ekonomi lokal dengan melibatkan pemasok bahan bangunan dari daerah setempat.
“Material seperti bata dan genteng diutamakan dari Jawa Tengah supaya ekonomi rakyat ikut bergerak,” ujarnya.
Ahmad Luthfi Sebut Bedah Rumah Penting untuk Tekan Kemiskinan
Gubernur Ahmad Luthfi mengapresiasi dukungan pemerintah pusat terhadap percepatan penanganan RTLH di Jawa Tengah melalui bedah rumah. Menurutnya, program tersebut sangat penting untuk membantu masyarakat miskin memiliki hunian layak sekaligus menekan angka kemiskinan.
“Kami berterima kasih atas dukungan pemerintah pusat. Program bedah rumah ini sangat membantu Jawa Tengah dalam upaya pengentasan kemiskinan,” kata Luthfi.
Ia menegaskan penanganan RTLH harus terus diperkuat, khususnya bagi masyarakat kelompok desil 1 hingga desil 4 agar tidak kembali terjebak dalam lingkar kemiskinan.
Berdasarkan data Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman Jawa Tengah, backlog RTLH untuk kelompok desil 1-4 di Jawa Tengah masih mencapai 1.051.656 unit.
Karena itu, percepatan bedah rumah dilakukan melalui kolaborasi berbagai sumber pembiayaan, mulai dari APBN, APBD Provinsi, CSR perusahaan, hingga bantuan Baznas.
Total Penanganan RTLH di Jateng Capai 36.550 Unit
Selain 30 ribu unit BSPS dari APBN, Pemprov Jawa Tengah juga menargetkan penanganan 5 ribu RTLH melalui APBD Provinsi pada 2026.
Dukungan tambahan berasal dari program CSR dan Baznas sebanyak 1.550 unit, terdiri atas Baznas 750 unit, Djarum sebanyak 500 unit, dan Bank Jateng sebanyak 300 unit.
Dengan demikian, total target penanganan RTLH di Jawa Tengah pada 2026 mencapai 36.550 unit.
Khusus Kabupaten Brebes, target penanganan RTLH tahun depan mencapai 514 unit. Rinciannya meliputi 215 unit dari APBN melalui BSPS, 249 unit dari APBD Provinsi, dan 50 unit dari CSR serta Baznas.
DPR RI Dukung Program BSPS dan Pemberdayaan UMKM Lokal
Anggota Komisi V DPR RI, Danang Wicaksana, menyatakan dukungannya terhadap program BSPS sebagai bagian dari pemenuhan kebutuhan hunian layak masyarakat.
Menurutnya, program bedah rumah tidak hanya meningkatkan kualitas tempat tinggal warga, tetapi juga berdampak pada pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya UMKM dan toko bangunan lokal.
“Program ini bukan hanya membantu masyarakat mendapatkan rumah layak, tetapi juga mendorong ekonomi UMKM dan toko bangunan di sekitar penerima manfaat,” ujarnya.
Salah satu penerima bantuan BSPS, Nunung, mengaku bersyukur rumahnya akhirnya bisa diperbaiki setelah lama mengalami kerusakan.
“Alhamdulillah senang sekali. Rumah saya sudah bocor, tapi selama ini belum punya biaya untuk renovasi,” katanya.
Program BSPS diprioritaskan bagi warga berpenghasilan rendah yang memiliki rumah tidak layak huni, belum pernah menerima bantuan serupa, dan memiliki legalitas tanah atau rumah yang jelas.
*Follow akun sosial media kami untuk update berita terbaru!
