PELEMAHAN nilai tukar rupiah yang berpotensi meningkatkan biaya produksi dan harga bahan baku mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memperkuat sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Langkah tersebut dilakukan melalui perluasan akses permodalan, pendampingan usaha, hingga pembukaan pasar yang lebih luas bagi pelaku usaha kecil dan menengah.
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menegaskan bahwa UMKM merupakan salah satu pilar utama perekonomian daerah yang harus terus diperkuat agar mampu bertahan sekaligus berkembang di tengah ketidakpastian ekonomi global.
Menurutnya, jutaan pelaku Usaha Kecil Menengah di Jawa Tengah memiliki kontribusi besar dalam menjaga perputaran ekonomi masyarakat serta menciptakan lapangan kerja. Karena itu, pemerintah daerah terus menyiapkan berbagai program untuk mendorong UMKM naik kelas.
“UMKM di tempat kita harus naik kelas, dari usaha mikro menjadi kecil, kemudian menengah, dan seterusnya,” ujar Ahmad Luthfi usai mengikuti Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jawa Tengah, Senin (8/6/2026).
Pemprov Jateng Perluas Akses KUR untuk Perkuat Modal Usaha
Salah satu strategi yang ditempuh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah adalah memperluas akses pembiayaan bagi pelaku UMKM melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan bunga yang relatif rendah dan terjangkau.
Menurut Ahmad Luthfi, kemudahan akses modal menjadi faktor penting untuk meningkatkan daya tahan usaha, terutama ketika pelaku usaha kecil menengah menghadapi tekanan akibat kenaikan biaya produksi dan fluktuasi harga bahan baku.
“Kami memberikan kemudahan akses permodalan melalui KUR dengan bunga yang terjangkau agar pelaku usaha dapat terus berkembang,” katanya.
Melalui dukungan pembiayaan yang lebih mudah, pemerintah berharap pelaku usaha dapat meningkatkan kapasitas produksi, memperluas usaha, serta menciptakan peluang kerja baru di daerah.
Tidak Hanya Modal, UMKM Juga Didampingi Tingkatkan Daya Saing
Selain permodalan, Pemprov Jawa Tengah juga fokus meningkatkan kualitas dan daya saing produk UMKM melalui berbagai program pembinaan dan pendampingan usaha.
Pendampingan tersebut mencakup peningkatan kualitas produk, pengemasan (packaging), strategi pemasaran, hingga pemanfaatan teknologi digital untuk memperluas jangkauan pasar.
Pemerintah daerah juga membuka peluang bagi pelaku usaha kecil dan menengah untuk menembus pasar yang lebih luas, termasuk pasar nasional dan internasional melalui program promosi serta fasilitasi ekspor.
“Kami juga memberikan pembimbingan terkait pengemasan produk, pemasaran, hingga membuka akses ekspor agar usaha kecil semakin berkembang,” ujar Ahmad Luthfi.
Menurutnya, banyak produk UMKM Jawa Tengah memiliki kualitas yang mampu bersaing. Namun, masih diperlukan dukungan dalam aspek pemasaran dan pengembangan pasar agar produk tersebut memiliki nilai tambah yang lebih tinggi.
UMKM Jadi Tulang Punggung Ekonomi Jawa Tengah
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menilai sektor UMKM selama ini terbukti menjadi penopang utama perekonomian daerah, terutama saat kondisi ekonomi menghadapi tantangan.
Ketika berbagai sektor mengalami perlambatan, UMKM tetap mampu menyerap tenaga kerja dan menjaga aktivitas ekonomi masyarakat di tingkat lokal.
Karena itu, penguatan kapasitas pelaku usaha akan terus menjadi salah satu prioritas dalam kebijakan pembangunan ekonomi Jawa Tengah.
“UMKM merupakan backbone atau tulang punggung ekonomi Jawa Tengah yang harus terus kita bina dan perkuat,” tegasnya.
Hadapi Dampak Pelemahan Rupiah, Pemprov Dorong Sinergi Lintas Sektor
Terkait dampak pelemahan nilai tukar rupiah terhadap biaya produksi dan harga bahan baku, Ahmad Luthfi menilai diperlukan kolaborasi berbagai pihak untuk menjaga keberlangsungan usaha para pelaku usaha kecil.
Menurutnya, pemerintah daerah tidak dapat bekerja sendiri dalam menghadapi dinamika ekonomi global yang semakin kompleks. Dibutuhkan sinergi antara pemerintah, regulator, sektor perbankan, dan dunia usaha.
Ia menyebut peran Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), perbankan, hingga pelaku usaha sangat penting dalam menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan usaha kecil menengah.
“Semua pihak harus bergerak bersama. Pemerintah daerah, BI, OJK, perbankan, dan pelaku usaha harus bersinergi agar usaha kecil tetap tumbuh dan mampu menghadapi tantangan ekonomi yang ada,” katanya.
Dengan dukungan akses pembiayaan, pendampingan usaha, serta perluasan pasar, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah optimistis sektor UMKM akan tetap menjadi motor penggerak ekonomi daerah sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat di tengah ketidakpastian global.
*Anda bisa lihat info lain di Instagram kami.
