Konflik berkepanjangan antara Kepala Desa (Kades) dan perangkat desa di Klapagading Kulon kini memicu usulan pembentukan tim khusus. Langkah ini dinilai mendesak guna menyelamatkan tata kelola pemerintahan desa Klapagading Kulon dan memastikan pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu lebih jauh.
Ketua Satria Praja Banyumas, Saefudin, meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) turun tangan secara intensif. Usulan ini muncul setelah melihat kebuntuan komunikasi dalam rapat pembinaan aparatur desa di Setda Banyumas, Rabu (25/12/2025) malam.
“Persoalan ini sudah kronis. Kami mengusulkan agar Pemkab membentuk tim pendamping khusus untuk memfasilitasi berbagai persoalan, mulai dari administrasi hingga urusan rumah tangga pemerintahan desa,” kata Saefudin.
Ia berharap tim tersebut melibatkan unsur organisasi perangkat desa (PPDI) dan Satria Praja guna mencari jalan tengah. “Kami berharap ada win-win solution. Jangan sampai konflik ini berkembang menjadi persoalan yang lebih buruk dan merugikan masyarakat,” kata dia.
Meski roda pemerintahan diklaim masih berjalan, Ketua PPDI Kecamatan Wangon, Wantoro, mengakui adanya keresahan di masyarakat. Fokus utama saat ini adalah mengembalikan keharmonisan tanpa mencampuri urusan hukum yang sedang berjalan.
“Kami berharap hubungan bisa harmonis kembali. Untuk proses hukum biarlah berjalan sesuai ketentuan. Kami hanya mendampingi dan meluruskan,” ujarnya.
Terkait keluhan warga mengenai hambatan administratif, Wantoro memberikan penjelasan mengenai situasi di lapangan bahwa pelayanan masyarakat masih berjalan. Tetapi tidak menutup kemungkinan adanya kendalan karena kondisi ini.
“Kalau soal bantuan yang tidak diterima karena konflik, saya belum tahu persis. Tapi secara umum pelayanan masih berjalan” ujarnya.
Kades Klapagading Kulon Tetap pada Pendiriannya
Di sisi lain, Kepala Desa Klapagading Kulon, Karsono, tetap pada pendiriannya bahwa akar masalah adalah ketidakpatuhan bawahan. Karsono merasa langkah pemberian surat peringatan (SP) kepada sembilan perangkatnya sudah sesuai prosedur karena tidak adanya itikad baik untuk bekerja secara profesional.
“Sudah jelas perangkat desa membangkang. Tidak ada loyalitas dan tidak pernah melaporkan pekerjaan sesuai tugas pokok dan fungsinya,” kata dia.
Pihak perangkat desa sendiri memilih bungkam. Setelah rapat pembinaan di Kantor Asisten Pemerintahan Setda Banyumas berakhir, tidak ada satu pun dari sembilan perangkat desa tersebut yang memberikan pernyataan kepada awak media, membuat tensi di Desa Klapagading Kulon masih dipenuhi ketidakpastian.
Follow akun sosial media kami untuk update berita terbaru!
