CUACA ekstrem yang melanda sejumlah wilayah di Jawa Tengah dalam beberapa hari terakhir dinilai berpotensi mengganggu ketahanan pangan daerah. Menyikapi kondisi tersebut, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi meminta pemerintah kabupaten/kota segera mengajukan asuransi gagal panen guna melindungi petani dari risiko kerugian akibat bencana.
Arahan tersebut disampaikan Ahmad Luthfi dalam agenda Komitmen Bersama Pencapaian Target Kinerja Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026, yang digelar di The Sunan Hotel, Kota Surakarta, Rabu (14/1/2026).
Menurutnya, hujan dengan intensitas tinggi telah memicu banjir di sejumlah daerah, di antaranya Kabupaten Kudus, Pati, dan Jepara. Genangan air yang merendam lahan pertanian di wilayah tersebut berpotensi menyebabkan penurunan produksi, bahkan gagal panen.
“Untuk wilayah Kudus, Pati, dan Jepara, saya minta segera diajukan asuransi gagal panennya,” ujar Ahmad Luthfi.
Lakukan Pendataan, Ajukan Asuransi Gagal Panen
Gubernur meminta pemerintah daerah segera melakukan pendataan lahan pertanian terdampak dan melaporkannya kepada Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Jawa Tengah, Defransisco Dasilva Tavares, sebagai dasar pengajuan asuransi gagal panen.
Ia menekankan bahwa cuaca ekstrem dan bencana hidrometeorologi merupakan risiko yang tidak dapat dihindari. Namun, dampak yang ditimbulkan dapat ditekan melalui langkah mitigasi yang terencana serta kesiapsiagaan pemerintah daerah.
Selain itu, Ahmad Luthfi juga mendorong penguatan standar operasional prosedur (SOP) penanganan bencana di tingkat kabupaten/kota. Mulai dari kesiapan penetapan status darurat, pembentukan satuan tugas, ketersediaan logistik, hingga pemenuhan layanan dasar bagi masyarakat terdampak harus dipastikan berjalan optimal.
Ketahanan Pangan Tidak Bida Dilakukan Sepihak
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur menegaskan bahwa pencapaian target ketahanan pangan tidak bisa dilakukan oleh pemerintah provinsi secara sepihak. Sinergi dan komitmen seluruh kepala daerah menjadi kunci keberhasilan.
“Ketahanan pangan tidak bisa dikerjakan oleh gubernur sendiri. Harus ada dukungan penuh dari para bupati dan wali kota,” ujarnya.
Agenda komitmen ketahanan pangan ini merupakan bagian dari langkah strategis Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam mewujudkan swasembada pangan pada tahun 2026, termasuk upaya mencapai target produksi padi sebesar 10,5 juta ton gabah kering giling (GKG).
Follow akun sosial media kami untuk update berita terbaru!
