PEMERINTAH Provinsi Jawa Tengah terus memantapkan langkah reformasi birokrasi dengan memperkuat manajemen talenta ASN (Aparatur Sipil Negara) berbasis sistem merit. Konsistensi kebijakan tersebut dinilai menempatkan Jawa Tengah sebagai salah satu daerah terdepan dalam pengelolaan sumber daya manusia aparatur, bahkan layak menjadi rujukan nasional.
Penguatan komitmen itu ditandai dengan penandatanganan kesepakatan bersama seluruh kepala daerah se-Jawa Tengah yang disaksikan langsung oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) RI, Prof. Zudan Arif, di Gradhika Bhakti Praja, Semarang, Kamis (8/1/2026).
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan bahwa manajemen talenta ASN merupakan instrumen strategis untuk memastikan birokrasi berjalan profesional, objektif, dan berorientasi pada kinerja.
“Pengelolaan ASN ke depan tidak boleh lagi berbasis kedekatan atau like and dislike. Semua harus diukur secara objektif melalui sistem merit agar ASN benar-benar menjadi motor penggerak pembangunan,” kata Ahmad Luthfi.
Kebijakan Talenta ASN Sudah Berlangsung Sejak 2021
Menurutnya, Jawa Tengah telah menerapkan kebijakan manajemen talenta sejak 2021 melalui Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2021 tentang Manajemen Talenta PNS. Implementasi kebijakan tersebut diperkuat dengan pembentukan tim khusus dan pemanfaatan aplikasi pendukung guna menjamin proses yang transparan dan akuntabel.
Menurut Gubernur, penerapan sistem merit juga penting untuk menyelaraskan pembangunan antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.
“ASN yang dibangun harus kompeten, berintegritas, dan memiliki daya saing. Integrasi kebijakan provinsi dan daerah menjadi kunci agar pembangunan berjalan searah,” ujarnya.
Diterapkan ke Kabupaten Kota Sejak 2022
Sejak 2022, Pemprov Jawa Tengah secara aktif melakukan asistensi penerapan sistem merit ke pemerintah kabupaten/kota. Hasilnya menunjukkan perkembangan positif, dengan meningkatnya jumlah daerah yang masuk kategori “baik” dan “sangat baik”, serta menurunnya daerah dengan penilaian “kurang” dan “buruk”.
Beberapa daerah yang dinilai konsisten mengembangkan manajemen talenta antara lain Kota Semarang, Kota Pekalongan, Kota Magelang, Kota Tegal, dan Kabupaten Cilacap.
Dampak penerapan manajemen talenta juga terlihat pada pengisian jabatan strategis. Sejak 2022, Pemprov Jawa Tengah telah melaksanakan empat kali pelantikan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama berbasis manajemen talenta. Dari proses tersebut, tercatat 27 pejabat memperoleh promosi dan 28 pejabat mengalami mutasi berdasarkan pemetaan kompetensi dan kinerja.
Ke depan, kebijakan manajemen talenta ini akan diperluas hingga jabatan administrator dan pengawas, guna menciptakan kesinambungan reformasi birokrasi serta jalur karier ASN yang lebih terencana dan adil.
BKN : Layak Jadi Barometer Nasional
Sementara itu, Kepala BKN RI Prof. Zudan Arif memberikan apresiasi tinggi terhadap langkah Jawa Tengah. Ia menilai, sistem talenta ASN yang dibangun Pemprov Jateng mencerminkan praktik meritokrasi yang ideal.
“Saya ingin Jawa Tengah menjadi barometer nasional pengembangan ASN. Pemerintahan tidak boleh bergantung pada figur, tetapi harus ditopang oleh sistem yang kuat dan berkelanjutan,” kata Zudan.
Ia menjelaskan, meritokrasi berarti menempatkan orang yang tepat pada posisi dan kewenangan yang sesuai.
“Merit berarti layak, dan kratos berarti kekuasaan. ASN yang tidak adaptif dan lambat akan menghambat jalannya program pembangunan,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, BKN RI juga menyerahkan Piagam Penghargaan Penerapan Manajemen Talenta ASN kepada enam pemerintah daerah, yakni Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Kota Semarang, Kota Tegal, Kota Magelang, Kota Pekalongan, dan Kabupaten Cilacap.
Follow akun sosial media kami untuk update berita terbaru!
