PEMERINTAH Provinsi Jawa Tengah terus mempercepat penanganan backlog perumahan melalui berbagai skema kolaboratif. Hingga triwulan I 2026, tercatat sebanyak 281.312 unit rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah telah berhasil dibangun.
Capaian tersebut merupakan akumulasi pembangunan sepanjang tahun 2025 hingga awal 2026. Pada tahun 2025 saja, realisasi pembangunan mencapai 274.514 unit dengan dukungan pembiayaan dari berbagai sumber.
Rinciannya, pembangunan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebanyak 14.454 unit, APBD Provinsi Jawa Tengah 17.510 unit, APBD kabupaten/kota 12.830 unit, serta kontribusi CSR dan Baznas sebanyak 4.012 unit. Sementara itu, sumber lain mendominasi dengan 219.524 unit, ditambah pembaruan data sebanyak 6.184 unit.
Memasuki awal 2026, pembangunan kembali bertambah 6.798 unit sehingga total keseluruhan mencapai 281.312 unit.
Backlog Turun Signifikan, Target Dipacu Empat Tahun ke Depan
Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Jawa Tengah, Boedyo Dharmawan, menyebut capaian tersebut berdampak signifikan terhadap penurunan backlog perumahan di wilayahnya.
“Pada akhir 2025 backlog masih sekitar 1,33 juta unit. Berkat upaya bersama, berhasil ditekan sekitar 274 ribu unit, sehingga di awal 2026 turun menjadi sekitar 1,05 juta unit,” ujarnya, Rabu (6/5/2026).
Ia menegaskan, percepatan penanganan backlog ditargetkan terus berlanjut dalam empat tahun ke depan melalui sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, serta dukungan dunia usaha, CSR, Baznas, dan masyarakat.
Tak Hanya Bangun Rumah Baru, RTLH Juga Jadi Prioritas
Program penanganan backlog tidak hanya berfokus pada pembangunan rumah baru, tetapi juga peningkatan kualitas hunian melalui perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
“Penanganan dilakukan dari dua sisi, yakni kepemilikan rumah dan peningkatan kualitas hunian melalui renovasi RTLH agar memenuhi standar kelayakan, keamanan, dan kesehatan,” jelasnya.
Penentuan penerima bantuan dilakukan berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang diverifikasi melalui pengecekan lapangan, termasuk status kepemilikan lahan dan kondisi bangunan.
Gubernur: Program Perumahan Wujud Keadilan Sosial
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menegaskan bahwa program perumahan atau RTLH merupakan bentuk nyata kehadiran pemerintah dalam menjamin masyarakat memiliki hunian yang layak.
“Ini bukan sekadar pembangunan fisik, tetapi bagian dari upaya menghadirkan keadilan sosial. Kami ingin setiap keluarga memiliki tempat tinggal yang layak sebagai dasar kehidupan yang lebih sejahtera,” ujarnya.
Ia menambahkan, program tersebut juga sejalan dengan target nasional pembangunan 3 juta rumah.
Cerita Warga: Dari Menumpang Hingga Punya Rumah Sendiri
Manfaat program ini dirasakan langsung oleh masyarakat. Salah satunya Subali, warga Desa Sirnoboyo, Kecamatan Giriwoyo, Kabupaten Wonogiri, yang kini bisa menempati rumah sendiri setelah sebelumnya tinggal menumpang.
“Saya senang sekali bisa punya rumah sendiri. Dulu tidak pernah terpikirkan,” ujarnya.
Sebagai pedagang bakso bakar keliling dengan penghasilan tidak menentu, Subali mengaku kehidupannya kini lebih nyaman dan anaknya semakin semangat belajar.
Hal serupa dirasakan Sumar, warga setempat yang menerima bantuan renovasi RTLH. Rumahnya yang sebelumnya berdinding kayu kini telah diperbaiki menjadi lebih kokoh dan layak huni.
“Alhamdulillah sekarang rumah sudah lebih baik. Saya merasa sangat terbantu,” katanya.
Hadirkan Harapan Baru bagi Masyarakat
Bagi para penerima manfaat, program perumahan ini bukan sekadar menyediakan tempat tinggal, tetapi juga menghadirkan rasa aman dan harapan baru untuk kehidupan yang lebih baik.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pun optimistis, dengan sinergi yang terus diperkuat, penanganan backlog perumahan dapat semakin dipercepat dan menjangkau lebih banyak masyarakat yang membutuhkan.
Follow akun sosial media kami untuk update berita terbaru!
