LONJAKAN harga solar industri hingga mendekati Rp30 ribu per liter membuat ribuan nelayan di Jawa Tengah terancam menghentikan aktivitas melaut.
Kondisi tersebut mendorong para nelayan menemui Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, untuk meminta skema khusus bahan bakar minyak (BBM) bagi kapal perikanan berukuran di atas 30 gross ton (GT).
Aspirasi itu disampaikan dalam audiensi bersama Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Jawa Tengah, pelaku usaha perikanan, dan perwakilan nelayan di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Jumat (8/5/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Ahmad Luthfi menjelaskan kapal nelayan di atas 30 GT saat ini wajib menggunakan BBM nonsubsidi sehingga paling terdampak kenaikan harga solar industri.
“Sudah kita terima aspirasinya nelayan di Jawa Tengah. Mereka mewakili teman-teman yang kapalnya di atas 30 GT dan menggunakan BBM nonsubsidi,” ujar Ahmad Luthfi.
Menurutnya, harga solar industri yang sebelumnya berada di kisaran Rp13 ribu hingga Rp15 ribu per liter kini melonjak menjadi Rp25 ribu sampai hampir Rp30 ribu per liter.
“Sekarang hampir Rp30 ribu. Itu tentu sangat berat bagi mereka,” katanya.
Pemprov Jateng Siap Kawal Aspirasi Nelayan ke Pemerintah Pusat
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, lanjut Ahmad Luthfi, akan mengawal aspirasi para nelayan tersebut ke pemerintah pusat melalui koordinasi dengan kementerian terkait.
Mulai dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, hingga Kementerian Keuangan akan dilibatkan untuk mencari solusi terkait harga BBM bagi nelayan.
Ia berharap pemerintah pusat dapat memberikan relaksasi harga BBM nonsubsidi agar aktivitas penangkapan ikan tetap berjalan.
“Semua aspirasinya kita tampung, kemudian kita akan bikin surat dan kita kawal ke kementerian terkait supaya nelayan tetap bisa melaut,” ujarnya.
Menurut Ahmad Luthfi, dampak kenaikan harga BBM bukan hanya dirasakan nelayan, tetapi juga dapat memengaruhi stabilitas ekonomi kawasan pesisir hingga harga ikan di pasaran.
“Kalau nelayan sampai tidak bisa melaut, implikasinya sangat luas. Produksi ikan terganggu, harga ikan bisa naik, inflasi bisa terdampak, dan ekonomi kawasan pelabuhan ikut terganggu,” katanya.
Selain itu, Ahmad Luthfi juga berencana berdialog langsung dengan pedagang ikan, asosiasi nelayan, dan pelaku usaha perikanan di Juwana guna mencari solusi bersama.
“Apa gunanya infrastruktur maju kalau nelayan kita masih kesulitan. Persoalan utama ini harus segera ditangani,” tegasnya.
Harga Solar Industri Naik, Ribuan Kapal Nelayan di Juwana Mulai Berhenti Beroperasi
Sementara itu, Ketua HNSI Jawa Tengah, Riswanto, mengapresiasi langkah Gubernur Jawa Tengah yang bersedia memfasilitasi aspirasi para nelayan khususnya terkait kenaikan harga solar industri.
Menurutnya, lonjakan harga solar industri membuat banyak kapal nelayan di Juwana kini memilih berhenti beroperasi karena biaya operasional yang terus membengkak.
“Di Juwana ada sekitar 1.600 kapal ukuran di atas 30 GT. Saat ini banyak kapal sudah diikat karena tidak mampu membeli BBM nonsubsidi dengan harga industri,” ujarnya.
HNSI berharap pemerintah segera menghadirkan kebijakan harga khusus solar nonsubsidi bagi kapal nelayan di atas 30 GT agar aktivitas penangkapan ikan kembali normal.
Keuntungan Nelayan Turun Drastis Akibat Kenaikan BBM
Berdasarkan data yang dipaparkan dalam audiensi, jumlah kapal perikanan aktif di Jawa Tengah dengan ukuran di atas 30 GT mencapai 2.224 unit.
Sesuai Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 yang diperbarui melalui Perpres Nomor 117 Tahun 2021, kapal maksimal 30 GT masih berhak memperoleh solar subsidi, sedangkan kapal di atas 30 GT wajib menggunakan solar industri.
Kenaikan harga BBM sendiri dipicu konflik geopolitik di Timur Tengah yang berdampak pada melonjaknya harga energi global. Akibat kondisi tersebut, keuntungan usaha penangkapan ikan turun drastis.
Analisis yang disampaikan dalam audiensi menunjukkan kapal purse seine di WPP NRI 718 dengan durasi melaut delapan bulan mengalami penurunan keuntungan bersih dari Rp1,27 miliar menjadi hanya Rp66 juta atau turun lebih dari 94 persen.
Sementara itu, kapal purse seine di WPP NRI 712 dan 713 dengan durasi melaut empat bulan mengalami penurunan keuntungan dari Rp900 juta menjadi Rp470 juta atau turun hampir 48 persen.
Follow akun sosial media kami untuk update berita terbaru!
