Ketua DPRD Jawa Tengah Sumanto harap bedah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jawa Tengah Tahun 2025 menghasilkan rekomendasi yang konkret, prioritas, dan terukur.
Dia menyampaikannya saat pembukaan workshop peningkatan kapasitas anggota DPRD Jawa Tengah bertema bedah LKPJ 2025 di Surakarta, Jumat (10/4/2026). Dia mengatakan, hasil rekomendasi dari pembahasan LKPJ tak boleh normatif. Namun, harus bisa ditindaklanjuti oleh pihak eksekutif maupun DPRD pada tahun-tahun mendatang.
“Rekomendasi yang dihasilkan harus konkret, memiliki skala prioritas, serta terukur agar dapat diikuti oleh eksekutif dan DPRD ke depan,” katanya.
Dia menegaskan, LKPJ bukan sekadar dokumen administratif, tetapi merupakan cerminan dari pelaksanaan program, visi, serta penggunaan anggaran pemerintah daerah selama satu tahun berjalan.
Sumanto juga menekankan pentingnya pendekatan berbasis data dalam proses analisis LKPJ. Menurutnya, penggunaan data yang valid dan relevan akan membuat rekomendasi yang dihasilkan lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
Sumanto Soroti Sinergi Antarlembaga
Sumanto juga menyoroti pentingnya sinergi antarlembaga, baik antara DPRD, pemerintah provinsi, maupun pihak terkait lainnya. Dia mengatakan, kolaborasi yang kuat menjadi kunci agar rekomendasi yang dihasilkan benar-benar dapat diimplementasikan.
Lebih lanjut, politisi asal PDIP tersebut berharap workshop ini menjadi forum diskusi yang produktif dan terbuka bagi seluruh peserta. Dia mendorong anggota DPRD untuk aktif bertukar gagasan serta menyusun langkah strategis yang berpihak pada kepentingan masyarakat.
*Anda bisa lihat info lain di Instagram kami.
