PEMERINTAH Kabupaten Banjarnegara menegaskan pentingnya akurasi data dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Penegasan tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Verifikasi dan Validasi Penerima Manfaat MBG yang digelar secara daring, Kamis (15/1/2026), dan diikuti dari Command Center Banjarnegara.
Rapat koordinasi tersebut diikuti oleh Wakil Bupati Banjarnegara Wakhid Jumali, didampingi Kepala Bakesbangpol Izak Danial Aloys, perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD), satuan tugas kecamatan, serta perwakilan seluruh kecamatan di Kabupaten Banjarnegara.
Dalam rakor tersebut, peserta mendapatkan pemaparan langsung dari Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik Sudaryati Deyang, yang menekankan pentingnya proses verifikasi dan validasi data sebelum program MBG dijalankan secara penuh.
“Verifikasi dan validasi akan dilakukan terhadap lokasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), dengan mencocokkan data yang ada di BGN dengan kondisi riil di lapangan,” kata Nanik.
Ia menambahkan, proses tersebut akan melibatkan Satgas Kecamatan bersama Koordinator Program Kecamatan (Kapokcam) di masing-masing wilayah. Selain lokasi SPPG, keakuratan data penerima manfaat juga menjadi aspek krusial dalam pelaksanaan program.
“Data penerima manfaat harus benar-benar akurat agar program tepat sasaran,” katanya.
Harus Ada Sinkronisasi Pusat dan Daerah Terkait Data Penerima Manfaat MBG
Menanggapi hal tersebut, Wakil Bupati Banjarnegara Wakhid Jumali menyampaikan bahwa rakor ini menjadi bagian dari upaya sinkronisasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat terkait data penerima manfaat MBG, termasuk kesiapan sarana pendukung seperti dapur umum.
“Rakor ini bertujuan memastikan data penerima manfaat dan lokasi SPPG lebih valid dan sesuai kondisi di lapangan. Seluruh satgas kecamatan akan dilibatkan dalam proses ini,” ujarnya.
Ia menjelaskan, dalam rakor tersebut Pemkab Banjarnegara diminta untuk kembali melakukan verifikasi data penerima manfaat maupun lokasi SPPG yang telah tercatat di Badan Gizi Nasional, namun hingga kini belum menunjukkan progres di lapangan.
“Kami diminta membantu melalui koordinasi Kementerian Dalam Negeri untuk melakukan verifikasi ulang, terutama terhadap data SPPG yang sudah tercatat tetapi belum berjalan,” katanya.
Dari 139 SPPG, Baru 77 Yang Sudah Beroperasi
Sementara itu, Kepala Bakesbangpol Banjarnegara Izak Danial Aloys mengungkapkan, saat ini terdapat 139 SPPG yang terdata di Kabupaten Banjarnegara. Dari jumlah tersebut, 77 SPPG telah beroperasi, sementara sisanya masih dalam tahap pembangunan maupun persiapan operasional.
“Setelah rakor ini, akan ada surat resmi dari BGN kepada Menteri Dalam Negeri, kemudian diteruskan ke gubernur serta bupati dan wali kota untuk pelaksanaan verifikasi dan validasi data,” jelas Izak.
Melalui rakor ini, Pemkab Banjarnegara berharap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis dapat berjalan optimal, tepat sasaran, serta memberi manfaat nyata bagi masyarakat penerima.
Follow akun sosial media kami untuk update berita terbaru!
