PEMERINTAH pusat bersama para gubernur se-Indonesia memperkuat langkah percepatan pembangunan 3 juta rumah sebagai strategi utama menekan backlog perumahan nasional.
Komitmen itu mengemuka dalam rapat koordinasi di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Rabu (25/2/2026). Pertemuan tersebut dihadiri oleh Tito Karnavian, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, serta para kepala daerah dari berbagai provinsi.
Rakor menegaskan bahwa persoalan backlog tidak bisa ditangani secara parsial. Diperlukan kolaborasi erat antara pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota agar penyediaan hunian layak bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrem berjalan efektif.
Kolaborasi Daerah Jadi Kunci Pengurangan Backlog
Ahmad Luthfi menekankan bahwa kolaborasi dan inovasi daerah menjadi faktor penentu keberhasilan program 3 juta rumah.
Menurutnya, pemerintah daerah tidak dapat bergerak sendiri tanpa dukungan regulasi, pembiayaan, dan kebijakan strategis dari pusat. Sinergi lintas sektor dinilai mampu mempercepat pengurangan backlog secara signifikan dan berkelanjutan.
Senada dengan itu, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperakim) Jawa Tengah, Boedyo Dharmawan, menjelaskan bahwa rapat menghasilkan sejumlah arahan strategis. Salah satunya pemanfaatan data DTSEN dari BPS sebagai dasar intervensi program agar bantuan tepat sasaran.
Pendekatan berbasis data ini diharapkan mampu meminimalkan tumpang tindih program sekaligus memastikan masyarakat yang benar-benar membutuhkan menjadi prioritas utama.
Inovasi Pembiayaan: Rumah Susun hingga BSPS
Dalam forum tersebut ditegaskan bahwa pembiayaan sektor perumahan tidak mungkin sepenuhnya ditanggung pemerintah. Karena itu, daerah diminta menghadirkan terobosan pembiayaan dan pola pembangunan yang adaptif.
Beberapa strategi yang didorong antara lain:
- Pembangunan rumah susun di kawasan perkotaan
- Optimalisasi rumah bersubsidi
- Percepatan penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)
- Kolaborasi dengan CSR perusahaan dan lembaga sosial
Salah satu program unggulan yang menjadi perhatian adalah Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari Kementerian PKP. Program ini menggunakan data terpadu untuk memastikan bantuan renovasi benar-benar menyasar warga yang membutuhkan.
Menteri PKP Maruarar Sirait mengapresiasi daerah yang telah mengalokasikan anggaran perbaikan RTLH melalui APBD, termasuk Jawa Tengah.
Jateng Klaim Tuntaskan 274 Ribu Unit Backlog
Sepanjang 2025, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mencatat capaian signifikan dengan menuntaskan sekitar 274 ribu unit backlog perumahan.
Keberhasilan tersebut merupakan hasil kolaborasi multipihak, melibatkan pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, dukungan Baznas, CSR perusahaan, hingga partisipasi masyarakat.
Pada 2025, Jawa Tengah juga menganggarkan perbaikan sekitar 17 ribu unit rumah tidak layak huni (RTLH) melalui APBD.
Untuk 2026, target serupa kembali dipasang guna mempercepat penurunan backlog di masa kepemimpinan saat ini. Selain itu, pemerintah provinsi memprioritaskan relokasi warga terdampak bencana agar segera memperoleh hunian sementara maupun permanen.
Program 3 Juta Rumah Jadi Agenda Strategis Nasional
Program pembangunan 3 juta rumah bukan sekadar proyek fisik, melainkan bagian dari agenda besar pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Dengan kolaborasi solid antara pusat dan daerah, target pengurangan backlog nasional diharapkan dapat tercapai lebih cepat, terukur, dan berkelanjutan.
Percepatan program pembangunan 3 juta rumah ini menjadi sinyal kuat bahwa penyediaan hunian layak kini ditempatkan sebagai prioritas utama pembangunan nasional.
Follow akun sosial media kami untuk update berita terbaru!
