Gubernur Jateng Tekankan ASN Harus Cepat, Responsif, dan Solutif Hadapi Persoalan Publik

GUBERNUR Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan bahwa aparatur sipil negara (ASN) harus bertransformasi menjadi garda terdepan dalam pelayanan dan persoalan publik yang cepat, responsif, dan solutif. ASN tidak lagi cukup menjalankan rutinitas administratif, melainkan harus mampu menjadi pemecah masalah (problem solver) bagi masyarakat.

Hal itu disampaikan saat membuka Forum Dialog Kepemimpinan Jawa Tengah dalam Program Eksekutif Daerah (PED) 2026 yang digelar di Gedung Sasana Widya Praja, BPSDMD Provinsi Jawa Tengah, Rabu (1/4/2026).

“Birokrasi kita adalah birokrasi yang melayani. Yang dilayani dan yang melayani itu setara,” katanya.

ASN Harus Adaptif dan Mampu Memberi Solusi Nyata Hadapi Persoalan Publik

Menurut Ahmad Luthfi, tantangan pembangunan saat ini menuntut ASN memiliki kecepatan dalam bertindak, responsivitas tinggi, serta kemampuan beradaptasi terhadap dinamika di lapangan, khususnya dalam menangani persoalan publik.

Ia menekankan, setiap persoalan publik khususnya yang erat kaitannya dengan masyarakat harus direspons dengan solusi konkret, bukan sekadar prosedur administratif.

“ASN harus cepat, responsif, dan mampu melakukan problem solving bagi masyarakat,” ujarnya.

Dorong Kolaborasi Antar OPD dan Konsep Collaborative Government

Gubernur juga menyoroti pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menyelesaikan persoalan publik. Menurutnya, pendekatan sektoral tidak lagi efektif untuk menghadapi kompleksitas permasalahan di Jawa Tengah.

Seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) diminta memperkuat kerja tim dan menerapkan konsep collaborative government agar penanganan masalah bisa dilakukan secara cepat dan menyeluruh.

Ia mencontohkan, dalam kondisi darurat seperti banjir, tanah longsor, hingga kerusakan infrastruktur, seluruh OPD harus bergerak bersama sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

“Problem masyarakat tidak bisa ditangani sendiri-sendiri. Harus dengan teamwork dan collaborative government,” katanya.

Sinergi Pusat dan Daerah Jadi Kunci Pembangunan

Selain kolaborasi internal, Ahmad Luthfi juga menekankan pentingnya keselarasan program antara pemerintah provinsi, pemerintah pusat, serta 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah.

Sinergi lintas level pemerintahan dinilai krusial agar program pembangunan dapat berjalan efektif dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Pembangunan, lanjutnya, tidak hanya berfokus pada infrastruktur fisik, tetapi juga harus menyentuh sektor pendidikan, kesehatan, penguatan sumber daya manusia, serta layanan dasar lainnya.

Pengentasan Kemiskinan Harus Dilakukan Secara Terpadu

Dalam upaya menekan angka kemiskinan, gubernur menegaskan pentingnya pendekatan yang terintegrasi. Ia menilai pembangunan fisik saja tidak cukup tanpa diimbangi intervensi sosial yang menyeluruh.

Program penanganan stunting, peningkatan akses pendidikan, bantuan sosial, hingga penciptaan lapangan kerja harus berjalan beriringan.

“Kalau rumahnya dibangun tetapi anaknya stunting, tidak sekolah, dan orang tuanya tidak bekerja, maka kemiskinan tidak akan selesai,” katanya.

Tekankan Integritas dan Sistem Merit dalam Birokrasi

Di bidang tata kelola pemerintahan, Ahmad Luthfi menegaskan pentingnya integritas, netralitas, dan transparansi dalam birokrasi.

Ia memastikan bahwa promosi dan penempatan jabatan di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dilakukan berdasarkan sistem merit, tanpa praktik titip-menitip.

“Tidak ada titip-titip di Provinsi Jawa Tengah. Semuanya harus berdasarkan merit system,” tegasnya.

Forum Perkuat Visi ASN Jateng

Sementara itu, Kepala BPSDMD Provinsi Jawa Tengah, Uswatun Hasanah, menyampaikan bahwa forum tersebut diikuti oleh pejabat pimpinan tinggi pratama (JPT), eselon III, pejabat struktural, fungsional, serta ASN di lingkungan Pemprov Jateng, baik secara luring maupun daring.

Forum ini menjadi sarana untuk memperkuat kesamaan visi birokrasi dalam menerjemahkan program prioritas pembangunan di Jawa Tengah.

Follow akun sosial media kami untuk update berita terbaru!