SEPUTARBANYUMAS.COM – Berada di balik jeruji besi bukan berarti kehilangan hak pendidikan, untuk itu Rumah Tahanan Negara (Rutan) Banjarnegara bersiap membuka Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) bagi warga binaan yang belum lulus SMA.
Keberadaan PKBM dalam Rutan Banjarnegara ini merupakan satu upaya dalam memberikan hak pendidikan bagi warga binaan, untuk itu demi kelancaran rencana tersebut, Rutan Banjarnegara menjalin kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara.
Kepala Rutan Banjarnegara Dodik Harmono mengatakan, PKBM bagi warga binaan ini dilakukan sebagai bentuk komitmen Rutan Banjarnegara dalam mendukung dan memberikan hak pendidikan bagi warga binaan, tentunya melalui kegiatan kejar paket.
“Pendidikan ini sangat penting, termasuk bagi warga binaan, sehingga kami menjalin kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara, harapannya nantinya para warga binaan bisa ikut menempuh pendidikan dan tidak kehilangan hak pendidikannya,” katanya.
Menurutnya, jalinan kerjasama dalam hak pendidikan bagi warga binaan ini menjadi bagian penting bagi warga binaan sebagai salah satu langkah strategis dalam pembinaan dan reintegrasi sosial. Menurutnya, pendidikan merupakan hak dasar setiap warga negara, termasuk mereka yang sedang menjalani masa pidana.
“Tentu saja kami sangat berharap dukungan dari pemetintah, untuk itulah kami melakukan kunjungan dan silaturahmi dengan bupati. Sehingga nantinya akan memperkuat pelaksanaan KBM di Rutan Banjarnegara, dan ini menjadi bagian dari kami dalam memberikan bekal bagi warga binaan sebelum kembali ke masyarakat,” katanya.
Sementara itu, terkait dengan kegiatan KBM di Rutan Banjarnegara, Bupati Banjarnegara dr Amalia Desiana menyambut baik inisiatif yang akan dilakukan oleh Rutan Banjarnegara, sebab pendidikan merupakan hak bagi setiap warga negara.
Menurutnya, langkah yang dilakukan oleh Rutan Banjarnegara sangat tepat, dia juga menegaskan pemerintah mendukung penuh penyelenggaraan PKBM bagi warga binaan, sebab pemerintah daerah juga memiliki tanggung jawab moral dan sosial untuk memastikan seluruh elemen masyarakat, termasuk warga binaan, memperoleh hak atas pendidikan.
“Ini adalah bagian dari komitmen kita untuk mewujudkan Banjarnegara yang lebih inklusif dan berkeadilan. Kami akan sinergikan dengan Dinas Pendidikan dan stakeholder terkait agar program ini bisa berjalan optimal,” katanya.
Kesepakatan ini diharapkan menjadi langkah awal yang konkret dalam memperluas jangkauan pendidikan nonformal dan membuka peluang baru bagi para warga binaan untuk memperbaiki masa depan mereka melalui jalur pendidikan.
