PENANGANAN banjir masih terus dilakukan oleh pemerintah di sejumlah wilayah. Selain penanganan langsung, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga mulai melakukan pemetaan dampak pascabencana. Salah satu fokus utama adalah menghitung kerusakan infrastruktur jalur Pantura, yang menjadi urat nadi perekonomian Jawa Tengah.
Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, menyampaikan bahwa proses pendataan dan perhitungan kerusakan masih berjalan, mengingat banjir belum sepenuhnya surut.
“Banjir di Jawa Tengah sampai saat ini belum semuanya selesai. Untuk penanganan pascabencana, kami baru mulai menghitung dan memetakan,” ujar Taj Yasin.
Menurut Taj Yasin, jalur utama Pantura dari Kabupaten Rembang hingga Kota Semarang menjadi perhatian serius. Kerusakan tidak hanya terjadi di jalan nasional, tetapi juga di jalan provinsi dan kabupaten akibat tingginya intensitas kendaraan yang melintas saat banjir.
“Kami sampaikan ke pemerintah pusat, jalur Pantura dari Rembang sampai Semarang itu belum kita hitung semuanya. Belum lagi dari Semarang ke arah barat,” katanya.
Pemprov Jateng saat ini juga tengah menyiapkan pengajuan anggaran untuk perbaikan infrastruktur, termasuk rencana pembangunan dan peninggian tanggul sebagai langkah pencegahan agar banjir tidak terulang pada tahun mendatang.
Banjir Pati Akibat Limpasan, Bukan Tanggul Jebol
Di wilayah Kabupaten Pati, Taj Yasin memastikan tidak ditemukan tanggul jebol. Menurutnya, banjir terjadi akibat limpasan debit air yang sangat tinggi.
“Kalau limpasan, berarti debit airnya tinggi. Artinya, ke depan perlu dilakukan peninggian tanggul atau normalisasi sungai,” katanya.
Situasi makin kompleks karena banjir terjadi bersamaan dengan fenomena rob, sehingga pembuangan air ke laut menjadi lebih sulit.
Di Kota Pekalongan, Pemprov Jateng menilai pembangunan bendungan karet di Sungai Bremi menjadi kebutuhan mendesak, untuk menangani kerusakan tersebut memerlukan anggaran besar.
Rencana serupa juga dipertimbangkan di wilayah hilir Kabupaten Pati. Namun, Taj Yasin menegaskan bahwa pemasangan infrastruktur pengendali banjir harus melalui dialog dengan masyarakat, khususnya nelayan di sekitar Sungai Juwana.
“Kalau dipasang tanggul karet, kapal nelayan bisa tidak masuk. Ini tidak boleh langsung dipasang begitu saja, harus kita diskusikan dan libatkan masyarakat,” katanya.
OMC Digelar, Banjir Masih Terjadi di Tiga Daerah
Untuk penanganan darurat, Pemprov Jateng bersama BNPB telah melaksanakan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) di wilayah Pantura, termasuk Pati dan Pekalongan.
OMC telah berlangsung sejak 15 Januari dan diperpanjang hingga 24 Januari, sambil menunggu perkembangan cuaca dari BMKG.
Sementara itu, Plh Kepala BPBD Jawa Tengah, Bergas Catursasi Penangguhan, mengungkapkan banjir masih terjadi di Kabupaten Pati, Kudus, dan Pekalongan, dengan potensi kerugian yang cukup besar.
“Satu rumah yang terdampak banjir minimal kerugiannya Rp2 juta. Kalau ada 1.000 rumah, tinggal dikalikan saja. Itu baru aset masyarakat, belum sawah, infrastruktur, fasos dan fasum,” katanya.
Keselamatan Warga Jadi Prioritas Utama
Dalam kondisi darurat ini, BPBD menegaskan keselamatan warga tetap menjadi prioritas utama. Evakuasi terus dilakukan bersama TNI, Polri, dan relawan, dengan fokus pada kelompok rentan.
Bergas menambahkan, seluruh pengungsian menggunakan bangunan fasilitas sosial dan fasilitas umum, seperti sekolah, masjid, dan aula, tanpa tenda darurat.
“Kebutuhan pangan disupport Kemensos, Dinsos, PMI, Baznas, dan masyarakat. Luar biasa gotong royongnya,” katanya.
Ia berharap ke depan pembangunan infrastruktur di Jawa Tengah benar-benar dirancang tangguh terhadap bencana, serta masyarakat semakin siap menghadapi cuaca ekstrem.
“Kalau ada cuaca ekstrem, segera menginformasikan dan sudah tahu ke mana harus mengungsi. Supaya tidak gagap saat bencana datang,” katanya.
*Anda bisa lihat info lain di Instagram kami.
