Sebuah video yang menampilkan kegiatan touring sejumlah pejabat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyumas telah memicu kemarahan warganet baru-baru ini.
Sorotan utama bukan terletak pada hobi berkendara, melainkan pada cuplikan dalam video tersebut yang memperlihatkan para istri pejabat berjoged layaknya di sebuah pesta. Momen ini merupakan bagian dari rangkaian agenda touring.
Kontras mencolok terlihat antara suasana suka ria dan pesta pora yang ditampilkan oleh para pejabat dengan kondisi aktual masyarakat, terutama mengingat beberapa wilayah di Banyumas sedang dilanda bencana.
Situasi ini semakin dipertanyakan di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang dikeluarkan oleh Pemerintah. Alih-alih menerapkan penghematan, para pejabat justru terkesan menghambur-hamburkan uang demi kesenangan pribadi.
Pendiri Yayasan Tribatha Banyumas, Nanang Sugiri SH, memberikan pandangannya. Menurutnya, kepercayaan publik terhadap pemerintah saat ini sudah tipis, dan perilaku pejabat semacam ini akan semakin mengikisnya.
Para pejabat mungkin berdalih bahwa kegiatan touring tersebut tidak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Namun, Nanang menegaskan bahwa ruang publik tidak beroperasi hanya berdasarkan logika audit semata, melainkan persepsi juga menjadi bagian krusial dari akuntabilitas.
“Ketika seorang pejabat tampil hedonis, sesaat setelah mengumumkan efisiensi, kepercayaan publik yang dibangun bertahun-tahun dapat runtuh dalam hitungan menit,” katanya, Kamis (20/11/2025).
Di tengah era keterbukaan informasi, seorang pejabat dituntut bukan hanya bekerja dengan benar, tetapi juga bertindak dengan kepekaan.
Simbolisme memiliki nilai politik yang tinggi. Touring yang dipublikasikan di saat masa penghematan menciptakan gambaran kontras: pejabat tampak bebas, sementara masyarakat diminta membatasi diri.
“Kritik yang datang deras bukanlah sekadar suara warganet. Itu adalah ekspresi kegelisahan publik bahwa pejabat lupa esensi dasar jabatan yaitu kehadiran moral. Integritas tidak cukup ditunjukkan dalam laporan keuangan yang bersih, tetapi juga dalam sikap sederhana dan empatik,” kata Nanang.
Nanang menambahkan bahwa di saat pemerintah daerah mendorong masyarakat dan perangkatnya untuk berhemat, aksi touring ini memunculkan pertanyaan mendasar mengenai empati pejabat terhadap kondisi fiskal warga.
“Masalahnya bukan semata persoalan perjalanan pendek atau panjangnya touring tersebut. Publik tidak sedang menghitung liter bensin atau jenis motor yang digunakan. Yang menjadi sorotan adalah ketimpangan antara seruan penghematan dan gaya hidup pejabat yang dipertontonkan secara terbuka,” katanya.
Tindakan pejabat yang memamerkan aktivitas rekreatif terasa ironis, terutama dalam konteks anggaran yang ketat, pemotongan program sosial, dan penundaan kegiatan masyarakat.
“Narasi efisiensi berubah menjadi paradoks ketika pejabat terlihat bersenang-senang, sementara warga diminta menahan diri,” ujarnya.
Terakhir, Nanang menekankan bahwa video tersebut memberikan pelajaran penting: dalam situasi fiskal yang sulit, pejabat publik wajib lebih berhati-hati dalam menampilkan diri.
“Kesederhanaan bukan tuntutan berlebihan, ia adalah kewajiban etis. Dan dalam demokrasi yang sehat, publik berhak mengingatkan ketika pejabat gagal memberi contoh,” kata dia.
Follow akun sosial media kami untuk update berita terbaru!
